TEKS FOTO: Wagubsu Nurhajizah Marpaung foto bersama di sela-sela acara kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK). *hariancentral.com-Ist

MEDAN-hariancentral.com: Wagubsu Nurhajizah Marpaung menyambut baik agenda kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Analisi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang berlangsung
di Medan oleh Kementrian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Rabu (22/3) di Hotel Aryaduta Medan.

Dalam sambutannya Wagubsu mengatakan, tema kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi tentang Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, SDM yang profesional dan akuntabel menjamin efektifitas
penyelenggaraan pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik dirasa sangat sesuai dengan situasi di Sumatera Utara yang sedang bergiat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.


Sebagai upaya untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintah, Nurhajizah mencontohkan, bulan lalu Pemprovsu sudah mencanangkan pelayanan simpel Paten yaitu untuk mempermudah pengurusan perizinan kepada masyarakat.

Pelayanan pengurusan melalui online akan membuat masyarakat lebih terlayani. Dengan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat diharapkan kepercayaaan pemerintah pusat terhadap pemerintah Sumatera Utara dapat meningkat.

"Kepercayaan pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) masih rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya anggaran yang di salurkan kepada Sumut hanya berkisar Rp10 triliun. Sementara DKI Jakarta mencapai Rp72 triliun. Anggaran yang terbilang kecil itu Rp8,3 triliun digunakan untuk belanja pegawai sementara Rp1,7 triliun digunakan untuk tambal sulam pembangunan," ujar Nurhajizah.

Nurhajizah juga mengajak semua aparatur untuk memperbaiki kinerja sesuai tupoksi dan bebas dari KKN. Mengajak seluruh aparatur melakukan reformasi birokrasi secara profesional dan berintegritas.

Acara dibuka oleh Deputi bidang koordinasi komunikasi informasi dan aparatur kementrian politik hukum dan keamanan Suwarsono.

Agenda kegiatan forum koordinasi dan konsultasi analisi kebijakan tata kelola pemerintahan diisi berbagai paparan. Topik perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi 2016 disampaikan sekertaris deputi
reformasi birokrasi, akuntabilitas, aparatur dan pengawasan Didid Noirdiatmoko.


Topik Strategi dan kebijakan penataan SDM aparatur sipil negara menuju pemerintahan yang profesional disampaikan oleh sekretaris deputi bidang SDM aparatur kementerian pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi. Serta Topik arah kebijakan penataan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif yang dipaparkan oleh staff ahli menteri dalam negeri bidang pemerintahan Suhajar
Diantoro.

Acara dihadiri oleh seluruh perwakilan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara. *RED



Share To:

Harian Central

Post A Comment:

0 comments so far,add yours