Pemko Medan Tidak Tegas Tertibkan Reklame Bermasalah

Share it:
TEKS FOTO: Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung didampingi Ketua Komisi D DPRD Medan Ir Sahat Simbolon foto bersama Ketua P3I Sumut M Hasan Pulungan bersama seluruh pengurus P3I diruangan Ketu DPRD Medan, Selasa (7/3). *hariancentral.com-Irwan Manalu

MEDAN-hariancentral.com: Banyaknya reklame liar yang berdiri di zona terlarang telah membuat gerah anggota DPRD Medan. Kegerahan itu ditambah dengan tidak adanya ketegasan sikap Pemko Medan terhadap reklame-reklame bermasalah tersebut. 

“Kami menganggap ketegasan Pemko Medan yang tidak ada dalam menertibkan reklame tersebut. Padahal kami sudah menganggarkan Rp5 miliar, untuk penertiban reklame yang bermasalah. Namun sampai kini tidak ada kejelasan. Kami juga pusing dengan kondisi ini. Yang membuat marah kami reklame yang terletak di Jalan Imam Bonjol yang melintang jalan itu,” tegas Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung saat menerima kunjungan Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Sumut M Hasan Pulungan beserta rombongan di ruang kerjanya, Selasa (7/3).

Dengan belum adanya ketegasan Pemko Medan menertibkan reklame itu, menambah kesimpangsiuran bagi para pengusaha papan reklame. Untuk itu, rencananya Anggota DPRD Medan akan melempar dengan cat. Terutama iklan yang paling menantang. 

“Kalian juga harus sampaikan, jangan dipakai pejabat untuk melanggar aturan. Medan ini sudah tidak tahu lagi sudah seperti apa. Pemko ini tidak tegas. Orang membaca Perda tidak ada sanksi pidananya, jadi dimainkan. Kami sudah usulkan revisi perdanya. Namun apakah jika direvisi perdanya ada yang terjamin,” tuturnya.

Ketua Komisi D DPRD Medan Sahat Simbolon, yang turut mendampingi Ketua DPRD Medan juga mengaku pusing dengan persoalan reklame tersebut yang tak kunjung selesai. “Yang jelas, Kami tidak ada kepentingan pribadi dengan reklame-reklame itu,” cetusnya.

Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Sumut M Hasan Pulungan mengungkapkan, kalau P3I di dalam regulasi Undang-undang dan peraturan tentang periklanan mempercayakan kepada Pemko Medan untuk melakukan penataan dalam waktu dekat ini. 

“Sebenarnya kami yang tergabung di keanggotaan P3I bersedia membayar pajak. Justru itu yang sedang diperjuangkan bagaimana ke depan bahwa kita pelaku usaha ini nyaman berusaha di Kota Medan. Saat ini kan terjadi tumpang tindih,” tegasnya yang turut didampingi Sekretaris Eric Murdianto, Bendahara Delia Triana, Wakil Sekretaris Rudi Susanto dan pengurus lainnya Zulham, Sutrisno, Rizal, Hendrico Sihombing, Budi, Rudi, Ricky dan lainnya. 

Memang tak dipungkiri, dari reklame yang terus “direcoki” anggota DPRD Medan maupun yang menjadi sorotan diberbagai media tersebut diakuinya ada beberapa anggota yang memasang reklame di 13 zona larangan. “Intinya kita mendukung penataan. Dan diserahkan kepada Pemko,” ujarnya.

Ketua Bidang Hukum P3I Hendrico Sihombing menambahkan, P3I mencermati dan memperhatikan tentang maraknya media ruang beberapa tahun ini. 


“Kami sangat berharap ke Pemko Medan dan DPRD Medan bisa menyampaikan masukan bagaimana memecahkan persoalan maraknya reklame ini. Persoalannya ini berlarut dan tidak ada ketegasan. Jika ada persyaratan berdasarkan zonasi bagi pengusaha bilboard kami akan ikut. Kami berharap pihak legislatif menjembatani hal ini,” pintanya.


Dalam kunjungan tersebut, M Hasan Pulungan mengaku dalam waktu dekat P3I akan melaksanakan pelantikan pengurus. Oleh karena itu, pihaknya mengundang Ketua DPRD Medan untuk hadir sekaligus tampil menjadi pembicara dalam seminar yang juga diselenggarakan serangkaian dengan pelantikan itu. *RED



Share it:

Kolom SKPD

Medan

NEWS

Wakil Rakyat

Post A Comment:

0 comments:

Iklan Layanan Masyarakat

Medan-Hariancentral.com: