Skip to main content

Menteri LHK Buka Kongres Masyarakat Adat Nusantara : Tanah Yang Digarap Perusahaan Milik Rakyat Penunggu


TEKS FOTO: Menteri LHK Siti NUrbaya memukul gong pada acara pembukaan Kongres Masyaraklat adat. *hariancentral.com-Ist

MEDAN-hariancentral.com: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya membuka Kongres Masyarakat Adat Nusantara V, Jumat (17/3) di Kampong Tanjung Gusta, Deliserdang, Sumatera Utara.

Kongres yang menghimpun 2.304 komunitas adat seluruh wilayah di Indonesia itu untuk meneguhkan
kembali keberadaan masyarakat adat dalam negara dan memastikan kehadiran negara dalam masyarakat adat. ”Presiden konsisten dalam dukungan kepada masyarakat Nusantara. Saya yakin, saya dan pak Teten mencatat semua hal yang tadi telah disampaikan,” ujar Siti.



Turut hadir, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki beserta rombongan, Ketua Badan Restorasi Gambut, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Gubsu Erry Nuradi, Ketua Aman Nasional Hein Namotemo, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Abdon Nababan, seluruh ketua BPH Aman Wilayah dan daerah dan para ketua Adat, para politisi masyarakat adat, utusan masyarakat adat dari

Amerika Latin dan Amerika Tengah, perwakilan NGO Nasional dan Internasional beserta sejumlah Bupati dari berbagai Kabupaten se-Indonesia, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi pemuda, organisasi perempuan, adat, utusan dari suku-suku yang ada di Sumatera Utara serta duta besar Norwegia untuk Indonesia, organisasi-organisasi Internasional

Menteri LHK Siti Nurbaya mengemukakan, pemerintah menindaklanjuti pengakuan wilayah hutan adat dari spot-spot wilayah hutan adat yang telah diidentifikasi oleh sejumlah pihak pendamping atau yang telah menjadi usulan masyarakat adat sendiri secara langsung. “Saat ini sedang terus dilakukan proses artikulasi dan verifikasi wilayah,” kata Siti Nurbaya. 


Pemerintah telah membuktikan janjinya, antara lain telah diselesaikan pengakuan Hutan Adat dengan SK 1156 untuk Kulawi Kab Sigi, Sulteng dan Hutan Adat dengan SK 1152 untuk Tapang Semadak, Kab Sekadau, Provinsi Kalbar. 

"Sampai dengan kemarin sore, sedang diselesaikan rencana kembali mengeluarkan hutan adat dari wilayah konsesi PT TPL, seluas lk 7.000 hektar, setelah keluar 5.100 hektar pada Desember 2016. “Jadi terus menerus berlanjut.,” ujarnya.

Langkah-langkah yang sama juga berlangsung untuk hutan sosial lainnya seperti yang sudah diselesaikan untuk 7 unit Hutan Desa 4.240 Ha di Kab Tapanuli Tengah, Tapanui Selatan dan Toba Samosir provinsi Sumut.


Di samping itu, sebanyak 9 unit hutan desa seluas 15.300 ha di Kab Meranti, Pelalawan Provinsi Riau serta hutan kemasyarakatan sebanyak 4 unit seluas 786 ha di Kab Pakpak Barat dan Langkat, Provinsi Sumut.


“Proses ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerja dan dengan dukungan para aktivis, civil society para pendamping di seluruh Indonesia. Kita masih terus bekerja untuk realisasi yang luas bagi rakyat,” kata Siti Nurbaya. 


"Sementara itu, pada Desember 2016, telah dilakukan pengakuan resmi dengan penyerahan keputusan hutan adat untuk 9 kelompok masyarakat hutan adat, yang untuk pertama kalinya diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada tokoh adat yang mewakili, dengan total luas areal hutan adat 13.122,3 Ha," sebutnya.

Selain itu lanjutnya Pemerintah akan memberikan dukungan akses pasar atas hasil hutan yang dihasilkan dalam wilayah hutan rakyat atau adat.


Sementara itu, pemerintah mendorong sejumlah badan penelitian untuk memberikan dukungan inovasi, mendorong  pihak BUMN dan BUMD, serta dunia usaha untuk berbagi pengetahuan teknis.


“Saya meminta khususnya pada dunia usaha untuk berbagi pengetahuan teknis seperti bibit unggul, sistem operasi pemeliharaan,” kata Siti Nurbaya.


Pemerintah berjanji terus melanjutkan penyelesaian pengakuan wilayah hutan yang diinginkan masyarakat adat.

Sebelumnya Gubsu Erry Nuradi MSi mengatakan, bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen akan membentuk tim inventarisasi penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah (IP4T) yang memunculannya dimulai dari bawah. 


"Nantinya, lanjut Gubsu tim IP4T ini saya instruksikan untuk turun ke masayarakat guna melihat secara langsung dan membuat kajian secara bersungguh-sungguh agar tidak ada kepentingan masyarakat adat yang terabaikan," tegasnya. 

“Pemprovsu sangat mengapresiasi dan menyambut positif terhadap apa yang diprogramkan dan dilaksanakan oleh aliansi masyarakat adat nusantara, karena apa yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan pencapaian pemecahan permasalahan pengakuan hak masyarakat hukum adat dan upaya

pemberdayaan masyarakat adat itu sendiri,” sebut Gubsu.


Pada kesempatan itu Gubsu juga berharap melalui konferensi masyarakat Adat ini nantinya akan melahirkan program-program besar yang konstruktif yang mendorong semua pihakyang terkait masyarakat adat mendapatkan haknya sehingga kedepan akan berjalan bersama-sama untuk membangun Indonesia.


Dalam sambutan Sekretaris AMAN Pusat, Abdo Nababan mengatakan, mengurusi masyarakat adat membuat dirinya banyak belajar tentang hak-hak adat dan tanah ulayat yang selama ini begitu menyedihkan, betapa tidak negara telah merampas ruang hidup masyarakat adat.

Kata dia, bahwa perusahaan-perusahaan telah mengabaikan hak-hak masyarakat adat selaku rakyat penunggu di atas tanah adat ataupun ulayat tempat perusahaan-perusahaan tersebut membuka usahanya.

Rakyat penunggu

"Tanah yang digarap oleh perusahaan adalah tanah sewaan rakyat penunggu," tandas Abdo Nababan.

Di hadapan Menteri Siti Nurbaya dan Staf Presiden Teten Masduki mengatakan, bahwa hari ini adalah hari kebangkitan masyarakat adat untuk memgambil haknya kembali sebagai masyarakat penjaga bumi.

"Haram bagi kami para masyarakat adat mengambil yang bukan menjadi hak-haknya atas tanah penunggu warisan leluhur. Kami minta negara mengembalikan hak kami tersebut," tegasnya.

Abdon menegaskan, supaya negara dapat memerdekakan hak-hak masyarakat adat demi merdekanya Indonesia. Bahwa negara ada karena adanya masyarakat adat dan tanah ulayat.

"Bila negara dapat mengakomudir tuntutan kami sebagai nawacitanya Presiden maka tentu tidak terjadi lagi tindakan pemberontakan dari masyarakat adat di berbagai wilayah di tanah-tanah nusantara," pinta Abdon.

"Dia berharap supaya Presiden Joko Widodo untuk dapat memenuhi tuntutan masyarakat adat, sebab saat ini beberapa regulasi tentang masyarakat adat sudah masuk dalam Program Legeslasi Nasional (Prolegnas)," harapnya. *RED



Comments

Popular posts from this blog

PERMASALAHAN YANG ADA DI DANAU TOBA

Danau toba | 
hariancentral.com Apa latar belakang orang mau ke Danau Toba ? tentu saja adalah pemandangannya  , airnya yang biru dan  objek-objek wisata yang ada di danau toba dan hal yang bersifat artifisual. Artinya artifisual adalah yang dibuat manusia sesuai dengan perkembangan zamannya, itulah sebabnya orang mau tertarik datang ke danau toba.
Jika melihat danau toba orang akan takjub karena keunikannya, berada 903,5m diatas permukaan laut. Danau toba adalah sebuah danau tektonik-vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer lebar 30 kilometer terletak di provinsi Sumatera Utara, yang merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara ditengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama pulau Samosir, itu merupakan suatu gambaran yang membuat danau toba bagus, airnya begitu jernih, dulu kala jika orang penduduk setempat tidak tubo atau tidak sarapan pagi cukup dengan mangura air. Mangura air adalah air  danau toba itu diambil ke kaleng, kemudian diberi garam cabe dan asam…

Papan Reklame Liar Menjamur di Kota Medan, DPRD Desak Walikota Copot Syampurno Pohan

TEKS FOTO: Drs Heri Zulkarnaen MSi. *hariancentral.com-Ist
MEDAN-hariancentral.com: Masih berdirinya papan reklame di 13 titik ruas jalan di Kota Medan, menunjukkan ketidakseriusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan Syampurno Pohan untuk melakukan penertiban.
Papan reklame dan baliho masih terpampang di Jalan Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro termasuk Jalan Imam Bonjol Medan. Seolah Syampurno Pohan melakukan pembiaran.
Anggaran dana Rp900 juta sudah dipergunakan dari Rp2,8 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2016 Kota Medan, dinilai berbagai kalangan merupakan pemborosan anggaran yang dilakukan, namun tidak menghasilkan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Medan.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Drs Herri Zulkarnaen Hutajulu MSi kepada hariancentral.com di ruang kerjanya, Selasa (30/5) mengatakan, pihaknya meminta pertanggungjawaban dari Syampuno Pohan selaku Kepala Dina…

Pelantikan Pejabat Eselon di Tobasa Dimulai

TOBASA, hariancentral.com: Setelah memenuhi syarat untuk melakukan pelantikan dan pengangkatan pejabat seperti tertuang dalam UU No 5 tahun 2014 tentang larangan 6 (enam) bulan Kepala Daerah setelah menjabat tidak dapat melakukan pelantikan atau pengangkatan pejabat, kini lonceng pelantikan dimulai di Tobasa.
Bupati Toba Samosir (Tobasa) yang diwakili Sekda Drs Audy Murphy Sitorus SH MHum, baru-baru ini di Balai Data Kantor Bupati,melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Kedua pejabat yang dilantik Bupati Tobasa itu,masing-masing Marlin Marpaung sebagai Kepala Bidang Teknologi Pangan & Holtikultura dan Lintong Sitorus sebagai Kepala Bidang Peternakan.
Kedua pejabat yang dilantik itu,untuk mengisi jabatan yang kosong,salah satu jabatan karena pejabatnya ditahan terkait kasus korupsi dan lainnya karena pejabat tersebut mengundurkan diri.
Saat itu juga, Bupati menyerahkan surat Pelaksana Tugas (Plt) jabatan Kepala Dinas kepada Kepal…