Skip to main content

Massa Pospera Serukan Rakyat Lawan Imprealisme





TEKS FOTO: Ratusan massa Pospera demo ke DPRD Sumut menyerukan rakyat bersatu untuk melawan imprealisme Freefort. *hariancentral.com-Anton Siahaan

MEDAN-hariancentral.com: Ratusan massa dari Pospera (Posko Perjuangan Rakyat) yang dikomandoi Sadam Husein Sianturi berunjukrasa di depan Gedung DPRD-SU Selasa (7/3).

Massa menyerukan, agar segera membangun persatuan segenap rakyat Indonesia untuk menghadapi Freefort dan kekuatan-kekuatan imprealisme asing yang selama ini secara tidak adil merampok asset dan kekayaan alam Indonesia beserta para kolaboratornya didalam negeri.

Sudah waktunya praktek ketidak-adilan atas kekayaan sumber daya alam  diakhiri. Gagasan nawacita dan triakti mesti harus digaungkan setelah adanya kasus PETRAL di migas pada tahun 2015.

Lalu kini menjadi momentum berikutnya untuk  urusan Freeport. Sebagaimana issu nasional yang sedang berkembang dimana kisruh antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport  yang mendesak perusahaan asing tersebut untuk mendivivestasikan sahamnya sebesar 51%, namun oleh pihak Management Preeport yang terus membandel,  memilih menolak kebijakan Pemerintah ini.

Kesamaan Sikap Pospera

diseluruh Indonesia yang melakukan aksi bersamaan  turun kejalan dimasing-masing kota maupun seluruh wilayah menyampaikan aspirasi beserta tuntutan.

Mendukung sepenuhnya Presiden Jokowi dan Mentri ESDM untuk tidak ragu-ragu dalam menghadapi PT Freeport  mengingat kekayaan alam dan asset yang ada di bumi Indonesia ini harus dilindungi  dan digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Mengecam keras sikap elit PT Freeport yang menjadikan buruhnya menjadi tameng untuk menekan Pemerintah.

"Jika PT Freeport tetap keras kepala dan tidak mau tunduk kepada hukum serta peraturan yang ada di Indonesia maka dengan ini Pospera mengajak untuk mendesak Negara untuk melakukan langkah nasionalisasi  tambang dan asset Freeport untuk dikelola oleh Pemerintah.," tegasnya.

Pemerintah dapat mengelola melalui kerjasama Badan Usaha Milik Negara (BUMN ) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD ) maupun koperasi rakyat  sebagai representatif perwakilan rakyat atas pengelolaan, pengerusan  kekayaan alam plus asset. *AAN

Comments

Popular posts from this blog

PERMASALAHAN YANG ADA DI DANAU TOBA

Danau toba | 
hariancentral.com Apa latar belakang orang mau ke Danau Toba ? tentu saja adalah pemandangannya  , airnya yang biru dan  objek-objek wisata yang ada di danau toba dan hal yang bersifat artifisual. Artinya artifisual adalah yang dibuat manusia sesuai dengan perkembangan zamannya, itulah sebabnya orang mau tertarik datang ke danau toba.
Jika melihat danau toba orang akan takjub karena keunikannya, berada 903,5m diatas permukaan laut. Danau toba adalah sebuah danau tektonik-vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer lebar 30 kilometer terletak di provinsi Sumatera Utara, yang merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara ditengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama pulau Samosir, itu merupakan suatu gambaran yang membuat danau toba bagus, airnya begitu jernih, dulu kala jika orang penduduk setempat tidak tubo atau tidak sarapan pagi cukup dengan mangura air. Mangura air adalah air  danau toba itu diambil ke kaleng, kemudian diberi garam cabe dan asam…

Papan Reklame Liar Menjamur di Kota Medan, DPRD Desak Walikota Copot Syampurno Pohan

TEKS FOTO: Drs Heri Zulkarnaen MSi. *hariancentral.com-Ist
MEDAN-hariancentral.com: Masih berdirinya papan reklame di 13 titik ruas jalan di Kota Medan, menunjukkan ketidakseriusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan Syampurno Pohan untuk melakukan penertiban.
Papan reklame dan baliho masih terpampang di Jalan Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro termasuk Jalan Imam Bonjol Medan. Seolah Syampurno Pohan melakukan pembiaran.
Anggaran dana Rp900 juta sudah dipergunakan dari Rp2,8 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2016 Kota Medan, dinilai berbagai kalangan merupakan pemborosan anggaran yang dilakukan, namun tidak menghasilkan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Medan.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Drs Herri Zulkarnaen Hutajulu MSi kepada hariancentral.com di ruang kerjanya, Selasa (30/5) mengatakan, pihaknya meminta pertanggungjawaban dari Syampuno Pohan selaku Kepala Dina…

Pelantikan Pejabat Eselon di Tobasa Dimulai

TOBASA, hariancentral.com: Setelah memenuhi syarat untuk melakukan pelantikan dan pengangkatan pejabat seperti tertuang dalam UU No 5 tahun 2014 tentang larangan 6 (enam) bulan Kepala Daerah setelah menjabat tidak dapat melakukan pelantikan atau pengangkatan pejabat, kini lonceng pelantikan dimulai di Tobasa.
Bupati Toba Samosir (Tobasa) yang diwakili Sekda Drs Audy Murphy Sitorus SH MHum, baru-baru ini di Balai Data Kantor Bupati,melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Kedua pejabat yang dilantik Bupati Tobasa itu,masing-masing Marlin Marpaung sebagai Kepala Bidang Teknologi Pangan & Holtikultura dan Lintong Sitorus sebagai Kepala Bidang Peternakan.
Kedua pejabat yang dilantik itu,untuk mengisi jabatan yang kosong,salah satu jabatan karena pejabatnya ditahan terkait kasus korupsi dan lainnya karena pejabat tersebut mengundurkan diri.
Saat itu juga, Bupati menyerahkan surat Pelaksana Tugas (Plt) jabatan Kepala Dinas kepada Kepal…