Korupsi Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Labura Rp1,7 M : Lima PNS Divonis 80 Bulan Penjara

Share it:

 TEKS FOTO: Lima PNS DPRD Labura saat mendengarkan pembacaan vonis majelis hakim. *hariancentral.com-Ist

MEDAN-hariancentral.com: Lima Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat DPRD Labuhanbatu Utara (Labura) dihukum 80 bulan penjara (masing-masing 16 bulan). Mereka dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi biaya perjalanan dinas anggota DPRD Tahun Anggaran (TA) 2013 sebesar Rp1.7 miliar.

Kelima terdakwa masing-masing Sekretaris DPRD Labura, April Hasibuan, Bendahara DPRD Labura Khairuddin Pane serta tiga orang Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), N Butar Butar, Nurliana dan Mariati Waruwu.

“Menyatakan terdakwa bersalah melakukan korupsi bersama-sama dan berkelanjutan,” ujar Majelis Hakim yang diketuai Ferry Sormin dalam persidangan yang digelar Kamis, (23/3) di Pengadilan Tipikor Medan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50 juta untuk masing-masing terdakwa. “Dengan ketentuan jika tak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan,” ujar Hakim Ferry.

Hakim dalam amar putusannya menyebutkan, kelima terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Para terdakwa dinilai melanggar Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001.

Hukuman yang diberikan Majelis Hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhan Batu pada persidangan sebelumnya. Sebelumnya, JPU Maulita Sari meminta agar para terdakwa dihukum dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Menyikapi putusan ini, baik JPU maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Diketahui, kelima terdakwa melakukan korupsi biaya perjalanan dinas mulai dari harga tiket pesawat hingga biaya hotel. Harga tiket perjalanan dinas digelembungkan. Selain itu, modusnya juga menginap di hotel yang berbeda dari SPJ (surat pertanggungjawaban).

Misalnya di SPJ disebutkan menginap di hotel A, tetapi kenyataannya di hotel lain, atau ada orang yang menginap di hotel sesuai SPJ, tapi lebih banyak yang menginap di hotel lain yang harganya lebih murah.

Kasus tersebut bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendapati adanya penggelembungan biaya perjalanan dinas yang diduga merugikan negara sebesar Rp600 juta hingga Rp800 juta. Namun, setelah disidik penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar, ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp1,7 miliar. *RED 



Share it:

Hukum

Medan

NEWS

Post A Comment:

0 comments:

Iklan Layanan Masyarakat

MEDAN-hariancentral,com