TEKS FOTO: Jumangga Nainggolan saat dipersidangan. *hariancentral.com-ist

MEDAN-hariancentral.com: Majelis hakim yang diketuai oleh Djaniko Girsang memvonis Jumaga Nainggolan selama satu tahun penjara. Selain itu, mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Kabupaten Taput tersebut juga dikenakan denda sebesar Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan.

"Menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Jumaga Nainggolan selama satu tahun dan denda Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan," tandas majelis hakim di Ruang Cakra VII Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (9/3).

Terdakwa Jumaga dinyatakan hakim terbukti telah melakukan korupsi pada pengadaan alat kesehatan (alkes) dan KB yang bersumber dari APBD Kabupaten Taput Tahun Anggaran (TA) 2013 senilai Rp 524 juta.

"Perbuatan terdakwa terbukti telah merugikan negara sebesar Rp 374 juta," tandas hakim. Terdakwa Jumaga Nainggolan dianggap terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001," tambah Djaniko.

Putusan itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Taput, Alex selama satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan. Menanggapi vonis hakim, Jumaga menyatakan terima. Sementara, JPU masih menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari.

Dalam dakwaan JPU, Jumaga Nainggolan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) itu menyalahgunakan wewenangnya dalam pengadaan alkes dan KB yang menimbulkan kerugian negara Rp 374 juta.

Dalam kasus ini, JPU menyebut terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 374 ke penyidik Kejari Taput pada Januari 2017 lalu. *RED

Share To:

Harian Central

Post A Comment:

0 comments so far,add yours