Angkutan Umum Berbasis Online Masih Beroperasil : Ribuan Abang Becak Demo - hariancentral.com

Breaking

Menyuarakan Kebenaran Demi Keadilan

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Monday, 20 March 2017

Angkutan Umum Berbasis Online Masih Beroperasil : Ribuan Abang Becak Demo



TEKS FOTO: Para abang becak berunjukrasa di DPRD Sumut menuntut angkutan berbasis online ditutup. *hariancentral.com-Anton Siahaan

MEDAN-hariancentral.com: Ribuan Abang Becak yang bergabung dalam Solidaritas Angkutan Transportasi Umum (SATU) melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD-SU, Senin (20/3).

Dalam orasinya, pengunjukrasa menyerukan dibebaskannya rekan mereka yang masih ditahan. “Copot Kapolrestabes Medan, Kapolsek Medan Baru sekarang juga, tutup dan hentikan seluruh oprasional dan altivitas Gojek dan angkutan berbasis online lainnya karena mengurangi pendapatan abang becak, supir taksi dan angkot”, teriak pengunjukrasa.

Belum lagi keberadaan Gojek yang bertentangan dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan yang menyatakan, ketentuan angkutan umum adalah harus minimal beroda tiga berbadan hukum dan memiliki izin penyelenggara angkutan umum.

Sementara angkutan berbasis online jelas-jelas kendaraan berplat hitam yang bebas beroperasi di Kota Medan tanpa pernah tersentuh oleh penegak hukum.

Ketua Asosiasi Pengusaha Becak Bermotor Medan Bersatu (ASPEMBERS) Romi Sirait SH kepada wartawan menegaskan, kehadiran gojek dan pengangkutan berbasis online lainnya telah mematikan pengangkutan becak bermotor yang kini tergerus oleh kemajuan zaman. 

Namun hendaknya kemajuan teknologi janganlah serta merta mematikan usaha becak. Sebagaimana diketahui untuk saat ini saja sudah ada 26 perusahaan yang tergabung di asosisi, belum lagi termasuk pengangkutan becak luar  Kota Medan.

Sementara kini malah bertambah lagi gojek yang semakin membuat carut-marutnya pengangkutan umum di kota ini. Oleh karenanya pada persoalan ini Pemerintah harus hadir mengatur regulasinya dan harus memiliki sikap untuk menindak tegas pengangkutan yang tidak memiliki izin oprasional dan menggunakan plat hitam.

Beberapa hari lalu Kementrian perhubungan sudah menyatakan, dengan tegas tidak akan mengakomodir angkutan ojek berbasis online dan untuk penindakannya hal itu diserahkan kepada  Pemerintah Daerah.

Seperti di Kota Solo, Bandung, Bali dan daerah lainnya oprasional gojek telah dihentikan. Lalu mengapa di Kota Medan tetap beroprasional, ada apa ini? 

"Walau Dinas Perhubungan Sumatera Utara sudah mengeluarkan surat edaran pada 27 September 2016 lalu yang ditujukan kepada Grap, Gokar dan Gojek dan angkutan berbasis online lainnya agar menghentikan oprasional mereka, namun tetap saja mereka membandel," ujar Romi prihatin. *AAN



No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here