Kadis Kominfo Sumut Tak Tahu Sumber Dana Rp 7 M - hariancentral.com

Breaking

Menyuarakan Kebenaran Demi Keadilan

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Thursday, 19 January 2017

Kadis Kominfo Sumut Tak Tahu Sumber Dana Rp 7 M

TEKS FOTO: Kadiskominfo saat berada di Komisi A DPRD Sumut bersama staf. *hariancentral.com-anton siahaan

MEDAN-hariancentral.com: Kadis Kominfo Provsu Fitrius mengaku tidak tahu sumber dana sebesar Rp 7 miliar yang akan dikucurkan dinas itu pada R-APBD 2017, yang akan ketok palu hari Jumat (20/1) di DPRD Sumut.

Hal itu terungkap saat DPRD Sumut melalui Wakil Ketua Komisi A DPRD-SU mempertanyakan hal itu. "Tidak gawe kami untuk menjawab ini karena kami sifatnya hanya menerima. Hanya kalau kita mau jujur dalam tanda petik berdasarkan pengalaman saya yang pernah sebagai asisten administrasi umum dan sebagai sekretaris banggar. Kalau perkiraan saya kemungkinan ada pagu anggaran yang tiba-tiba cair yang mana apabila tidak dibelanjakan segera akan kembali lagi,” jelas Fitrius, Kamis (19/1).

Mendapat jawaban mengambang seperti ini, Syamsul Qodry Marpaung LC yang memimpin RDP langsung menyela. Berdasarkan aturan yang berlaku jika ada penambahan pagu anggaran dari yang sebelumnya telah disampaikan di KUA-PPS R APBD-SU tahun 2017 seharusnya sepengetahuan Dewan. Tidak boleh tiba-tiba ada muncul pertambahannya begitu saja.

"Kalau mau ditambah mari sama-sama membahas dan mengusulkannya. Kalau mau di kurangi harus melalui Sidang Paripurna. Begitu aturannyaa lho. Ini ada pertambahan namun tidak diketahui dari mana sumber penambahannya dan kapan perubahannya. Karena sampai hari ini DPRD-SU belum menerima buku besar   yang ditandatangani  bersama tersebut," beberSyamsul.

Syamsul Qodry juga mengingatkan agar nama-nama program Dinas Kominfo Provsu jangan terlalu banyak menggunakan istilah bahasa inggris atau bahasa asing dan menghilangkan bahasa Indonesia sehingga masyarakat awam sulit memahaminya. Apalagi dalam waktu dekat ini, akan dibuat Perda Bahasa.

Syamsul Qodry juga mengkritisi banyaknya program yang di realisasikan pada bulan Desember. Karena KPK nantinya akan bertanya kepada anggota Dewan kalau ada program yang gagal kenapa disetujui. Padahal itu bukan uji coba tetapi program. Oleh karenanya diperlukan sinkronisasi dan pembahasan di Komisi.

Menurut Syamsul, Politisi dari Fraksi PKS ini, apa yang dipaparkan oleh Kadiskominfo tidak cocok dengan KUA-PPAS yang sebelummya hanya Rp 47,300 miliar yang kemudian bertambah menjadi Rp 55,200 miliar sehingga ada selisih Rp 7 miliar.


Hal senada disampaikan oleh Ramses Simbolon anggota Komisi A DPRD-SU yang mengherankan tiba-tiba secara makro pagu anggaran bertambah di seluruh SKPD. *RED

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here