Skip to main content

DPRD Medan Setujui Ranperda Kota Medan Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

MEDAN-hariancentral.com: Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengatakan, pengusulan Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sudah sesuai dengan ketentuan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, dimana setiap Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan aturan terkait dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah yang dibentuk dengan peraturan daerah. "Berdasarkan hal tersebutlah, maka Pemko Medan mengajukan usulan Ranperda ini kepada DPRD Kota Medan untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah," kata Dzulmi Eldin di Medan Rabu (14/12).

“Setelah mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD Kota Medan dan Walikota Medan, maka Walikota wajib menyampaikan Ranperda tersebut kepada Gubenur Sumatera Utara untuk mendapat nomor register peraturan daerah paling lama tiga hari sejak ranperda tersebut diterima dari pimpinan DPRD Kota Medan, dan selanjutnya ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah kota Medan,”  jelas Dzulmi Eldin.

Sementara itu Ketua Pansus Ranperda Kota Medan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah HT Bahrumsyah SH mejelaskan, dari hasil pembahasan bersama DPRD Kota Medan terkait pembentukan dan susunan perangkat daerah telah ditetapkan bahwa Sekretariat Daerah merupakan sekretariat daerah tipe A, sedangkan Sekretariat DPRD merupakan sekretariat daerah tipe A serta Inspektorat merupakan inspektorat tipe A,” sebut
Bahrumsyah.

Bahrumsyah melanjutkan, untuk Dinas Daerah terdiri sari Dinas kebakaran tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, berubah menjadi tipe B dan nama Dinas kebakaran berubah menjadi Dinas Pencegah dan Pemadaman Kebakaran tipe B. Sementara itu, lanjut Bahrumsyah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B.

Untuk Dinas Pemberdayaan masyarakat tipe B bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dihapus dan bergabung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A berubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian tipe A. 

Untuk Dinas Perpustakaan tipe A berubah menjadi Dinas Perpustakaan Tipe B  dan bergabung dengan Dinas kearsipan tipe B, menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A.

Untuk Dinas Pertanian dan Perikanan tipe A berubah menjadi tipe B, dan Dinas Perindustrian tipe A berubah menjadi tipe B.

Sedangkan Badan Pengelola pajak daerah Tipe A berubah menjadi badan pengelola pajak daerah tipe A  yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan yang betkaitan dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.


Sementara itu badan pengelolaan keuangan daerah tipe A yang melaksanakan fungsi menunjang bidang keuangan kecuali pengelolaan pajak daerah dan aset daerah berubah menjadi badan pengelolaan keuangan daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan daerah dan aset daerah,"  jelas Bahrumsyah. *RED

Comments

Popular posts from this blog

PERMASALAHAN YANG ADA DI DANAU TOBA

Danau toba | 
hariancentral.com Apa latar belakang orang mau ke Danau Toba ? tentu saja adalah pemandangannya  , airnya yang biru dan  objek-objek wisata yang ada di danau toba dan hal yang bersifat artifisual. Artinya artifisual adalah yang dibuat manusia sesuai dengan perkembangan zamannya, itulah sebabnya orang mau tertarik datang ke danau toba.
Jika melihat danau toba orang akan takjub karena keunikannya, berada 903,5m diatas permukaan laut. Danau toba adalah sebuah danau tektonik-vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer lebar 30 kilometer terletak di provinsi Sumatera Utara, yang merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara ditengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama pulau Samosir, itu merupakan suatu gambaran yang membuat danau toba bagus, airnya begitu jernih, dulu kala jika orang penduduk setempat tidak tubo atau tidak sarapan pagi cukup dengan mangura air. Mangura air adalah air  danau toba itu diambil ke kaleng, kemudian diberi garam cabe dan asam…

Papan Reklame Liar Menjamur di Kota Medan, DPRD Desak Walikota Copot Syampurno Pohan

TEKS FOTO: Drs Heri Zulkarnaen MSi. *hariancentral.com-Ist
MEDAN-hariancentral.com: Masih berdirinya papan reklame di 13 titik ruas jalan di Kota Medan, menunjukkan ketidakseriusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan Syampurno Pohan untuk melakukan penertiban.
Papan reklame dan baliho masih terpampang di Jalan Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro termasuk Jalan Imam Bonjol Medan. Seolah Syampurno Pohan melakukan pembiaran.
Anggaran dana Rp900 juta sudah dipergunakan dari Rp2,8 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2016 Kota Medan, dinilai berbagai kalangan merupakan pemborosan anggaran yang dilakukan, namun tidak menghasilkan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Medan.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Drs Herri Zulkarnaen Hutajulu MSi kepada hariancentral.com di ruang kerjanya, Selasa (30/5) mengatakan, pihaknya meminta pertanggungjawaban dari Syampuno Pohan selaku Kepala Dina…

Pelantikan Pejabat Eselon di Tobasa Dimulai

TOBASA, hariancentral.com: Setelah memenuhi syarat untuk melakukan pelantikan dan pengangkatan pejabat seperti tertuang dalam UU No 5 tahun 2014 tentang larangan 6 (enam) bulan Kepala Daerah setelah menjabat tidak dapat melakukan pelantikan atau pengangkatan pejabat, kini lonceng pelantikan dimulai di Tobasa.
Bupati Toba Samosir (Tobasa) yang diwakili Sekda Drs Audy Murphy Sitorus SH MHum, baru-baru ini di Balai Data Kantor Bupati,melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Kedua pejabat yang dilantik Bupati Tobasa itu,masing-masing Marlin Marpaung sebagai Kepala Bidang Teknologi Pangan & Holtikultura dan Lintong Sitorus sebagai Kepala Bidang Peternakan.
Kedua pejabat yang dilantik itu,untuk mengisi jabatan yang kosong,salah satu jabatan karena pejabatnya ditahan terkait kasus korupsi dan lainnya karena pejabat tersebut mengundurkan diri.
Saat itu juga, Bupati menyerahkan surat Pelaksana Tugas (Plt) jabatan Kepala Dinas kepada Kepal…