Skip to main content

Kolom AsAtmadi

hariancentral.com:

Modus
                                                              Oleh As Atmadi (Pemimpin Redaksi Harian Central)


MODUS korupsi dari dulu sampai sekarang berkaitan dengan tender/lelang proyek. Meliputi mark-up, mark-down, pelanggaran prosedur, manipulasi data/dokumen, mengubah spesifikasi barang dan penunjukan langsung (PL). 

 Praktik korupsi dalam pengadaan/lelang/tender menjadi mudah terjadi karena sebagian besar alokasi anggaran pemerintah digunakan untuk proyek-proyek pengadaan barang/jasa. 

Modus praktik penggelapan yang paling popular dan banyak dipraktikkan dilakukan oleh pemegang otoritas keuangan. Dalam pelaksanaan proyek tidak sepenuhnya menganggarkan dana miliaran untuk keperluan proyek. Sebagian besarnya dimasukkan ke kantong untuk kepentingan pribadi. 

Sementara modus korupsi terbesar di negeri ini terjadi dalam korupsi yang melibatkan oknum-oknum anggota DPRD. Gratifikasi, menggelembungkan batas alokasi penerimaan anggota dewan yang lebih akrab disebut mark-up melalui berbagai strategi. 

Ada pos asuransi untuk kesehatan, tetapi di pos lain muncul item tunjangan kesehatan. Padahal kedua pos penerimaan tersebut adalah untuk satu fungsi, anggaran bagi kesehatan anggota dewan.

Korupsi dalam pelaksanaan program kegiatan dewan. Ini yang paling sering dilakukan oleh anggota DPRD, seperti anggota dewan Kota Padang yang memalsukan tiket pesawat perjalanan dinas (SPJ fiktif) hingga mencapai Rp 10,4 miliar. Dan itu terjadi di mana saja. Sampai modus korupsi paling konvensional dan umum terjadi di berbagai instansi pemerintah. 

Korupsi dengan cara memanipulasi dokumen pertanggungjawaban penggunaan APBD hingga seolah-olah sebuah program telah dilaksanakan.  Padahal terang-terangan melanggar hukum, merugikan keuangan negara dan terdapat upaya untuk memperkaya diri sendiri. 

Penyimpangan-penyimpangan didasari atas kesepakatan dua pihak pengelola daerah. Korupsi telah menyeret beratus-ratus anggota dewan dari keterlibatan dan pihak eksekutif (kasus suap Gatot anggota dewan).  

Praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah adanya korupsi birokratis, praktik korupsi muncul dari posisi, wewenang yang membuka peluang besar untuk menyimpang melibatkan para bawahan (kepala dinas, sekretaris daerah, bendaharawan daerah). 

Praktik korupsi seringkali terjadi justru dengan landasan prosedur yang sudah sah atau diakui. Korusi dilakukan melalui kewenangan pemegang otoritas untuk menentukan panitia pengadaan/tender, proyek/program yang diadakan, peserta tender, mekanisme tender dan penentuan pemenang tender sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa korupsi pengadaan barang oleh Bupati/Kepala Daerah.

Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah memperlihatkan kecenderungan korupsi kolaboratif, korupsi yang terjadi atas prakarsa dua pihak atau lebih guna mengamankan posisi atau kedudukan mengingat tugas/ fungsi/ wewenang dari masing-masing pihak. 

Jika eksekutif meminta kepada legislatif untuk tidak menggunakan fungsinya, yang lahir adalah penyuapan. Mereka yang dipilih sebagai wakil rakyat seharusnya menjungjung tinggi etika profesional kerja, sebagai etika moral yang berjuang memenangkan kepentingan kepentingan politik rakyat, masih sebatas impian kosong. Semua itu menunjukkan rendahnya moral penyelenggara negara. *RED

Comments

Popular posts from this blog

PERMASALAHAN YANG ADA DI DANAU TOBA

Danau toba | 
hariancentral.com Apa latar belakang orang mau ke Danau Toba ? tentu saja adalah pemandangannya  , airnya yang biru dan  objek-objek wisata yang ada di danau toba dan hal yang bersifat artifisual. Artinya artifisual adalah yang dibuat manusia sesuai dengan perkembangan zamannya, itulah sebabnya orang mau tertarik datang ke danau toba.
Jika melihat danau toba orang akan takjub karena keunikannya, berada 903,5m diatas permukaan laut. Danau toba adalah sebuah danau tektonik-vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer lebar 30 kilometer terletak di provinsi Sumatera Utara, yang merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara ditengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama pulau Samosir, itu merupakan suatu gambaran yang membuat danau toba bagus, airnya begitu jernih, dulu kala jika orang penduduk setempat tidak tubo atau tidak sarapan pagi cukup dengan mangura air. Mangura air adalah air  danau toba itu diambil ke kaleng, kemudian diberi garam cabe dan asam…

Papan Reklame Liar Menjamur di Kota Medan, DPRD Desak Walikota Copot Syampurno Pohan

TEKS FOTO: Drs Heri Zulkarnaen MSi. *hariancentral.com-Ist
MEDAN-hariancentral.com: Masih berdirinya papan reklame di 13 titik ruas jalan di Kota Medan, menunjukkan ketidakseriusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan Syampurno Pohan untuk melakukan penertiban.
Papan reklame dan baliho masih terpampang di Jalan Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro termasuk Jalan Imam Bonjol Medan. Seolah Syampurno Pohan melakukan pembiaran.
Anggaran dana Rp900 juta sudah dipergunakan dari Rp2,8 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2016 Kota Medan, dinilai berbagai kalangan merupakan pemborosan anggaran yang dilakukan, namun tidak menghasilkan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Medan.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Drs Herri Zulkarnaen Hutajulu MSi kepada hariancentral.com di ruang kerjanya, Selasa (30/5) mengatakan, pihaknya meminta pertanggungjawaban dari Syampuno Pohan selaku Kepala Dina…

Pelantikan Pejabat Eselon di Tobasa Dimulai

TOBASA, hariancentral.com: Setelah memenuhi syarat untuk melakukan pelantikan dan pengangkatan pejabat seperti tertuang dalam UU No 5 tahun 2014 tentang larangan 6 (enam) bulan Kepala Daerah setelah menjabat tidak dapat melakukan pelantikan atau pengangkatan pejabat, kini lonceng pelantikan dimulai di Tobasa.
Bupati Toba Samosir (Tobasa) yang diwakili Sekda Drs Audy Murphy Sitorus SH MHum, baru-baru ini di Balai Data Kantor Bupati,melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Kedua pejabat yang dilantik Bupati Tobasa itu,masing-masing Marlin Marpaung sebagai Kepala Bidang Teknologi Pangan & Holtikultura dan Lintong Sitorus sebagai Kepala Bidang Peternakan.
Kedua pejabat yang dilantik itu,untuk mengisi jabatan yang kosong,salah satu jabatan karena pejabatnya ditahan terkait kasus korupsi dan lainnya karena pejabat tersebut mengundurkan diri.
Saat itu juga, Bupati menyerahkan surat Pelaksana Tugas (Plt) jabatan Kepala Dinas kepada Kepal…