Kolom AsAtmadi

Share it:
hariancentral.com:

Modus
                                                              Oleh As Atmadi (Pemimpin Redaksi Harian Central)


MODUS korupsi dari dulu sampai sekarang berkaitan dengan tender/lelang proyek. Meliputi mark-up, mark-down, pelanggaran prosedur, manipulasi data/dokumen, mengubah spesifikasi barang dan penunjukan langsung (PL). 

 Praktik korupsi dalam pengadaan/lelang/tender menjadi mudah terjadi karena sebagian besar alokasi anggaran pemerintah digunakan untuk proyek-proyek pengadaan barang/jasa. 

Modus praktik penggelapan yang paling popular dan banyak dipraktikkan dilakukan oleh pemegang otoritas keuangan. Dalam pelaksanaan proyek tidak sepenuhnya menganggarkan dana miliaran untuk keperluan proyek. Sebagian besarnya dimasukkan ke kantong untuk kepentingan pribadi. 

Sementara modus korupsi terbesar di negeri ini terjadi dalam korupsi yang melibatkan oknum-oknum anggota DPRD. Gratifikasi, menggelembungkan batas alokasi penerimaan anggota dewan yang lebih akrab disebut mark-up melalui berbagai strategi. 

Ada pos asuransi untuk kesehatan, tetapi di pos lain muncul item tunjangan kesehatan. Padahal kedua pos penerimaan tersebut adalah untuk satu fungsi, anggaran bagi kesehatan anggota dewan.

Korupsi dalam pelaksanaan program kegiatan dewan. Ini yang paling sering dilakukan oleh anggota DPRD, seperti anggota dewan Kota Padang yang memalsukan tiket pesawat perjalanan dinas (SPJ fiktif) hingga mencapai Rp 10,4 miliar. Dan itu terjadi di mana saja. Sampai modus korupsi paling konvensional dan umum terjadi di berbagai instansi pemerintah. 

Korupsi dengan cara memanipulasi dokumen pertanggungjawaban penggunaan APBD hingga seolah-olah sebuah program telah dilaksanakan.  Padahal terang-terangan melanggar hukum, merugikan keuangan negara dan terdapat upaya untuk memperkaya diri sendiri. 

Penyimpangan-penyimpangan didasari atas kesepakatan dua pihak pengelola daerah. Korupsi telah menyeret beratus-ratus anggota dewan dari keterlibatan dan pihak eksekutif (kasus suap Gatot anggota dewan).  

Praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah adanya korupsi birokratis, praktik korupsi muncul dari posisi, wewenang yang membuka peluang besar untuk menyimpang melibatkan para bawahan (kepala dinas, sekretaris daerah, bendaharawan daerah). 

Praktik korupsi seringkali terjadi justru dengan landasan prosedur yang sudah sah atau diakui. Korusi dilakukan melalui kewenangan pemegang otoritas untuk menentukan panitia pengadaan/tender, proyek/program yang diadakan, peserta tender, mekanisme tender dan penentuan pemenang tender sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa korupsi pengadaan barang oleh Bupati/Kepala Daerah.

Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah memperlihatkan kecenderungan korupsi kolaboratif, korupsi yang terjadi atas prakarsa dua pihak atau lebih guna mengamankan posisi atau kedudukan mengingat tugas/ fungsi/ wewenang dari masing-masing pihak. 

Jika eksekutif meminta kepada legislatif untuk tidak menggunakan fungsinya, yang lahir adalah penyuapan. Mereka yang dipilih sebagai wakil rakyat seharusnya menjungjung tinggi etika profesional kerja, sebagai etika moral yang berjuang memenangkan kepentingan kepentingan politik rakyat, masih sebatas impian kosong. Semua itu menunjukkan rendahnya moral penyelenggara negara. *RED
Share it:

Post A Comment:

0 comments:

Iklan Layanan Masyarakat

MEDAN-hariancentral,com