Kolom As Atmadi

Share it:
hariancentral.com:

“Lonceng Kematian”
Oleh As Atmadi (Pemimpin Redaksi Harian Central)

APAKAH aku telah melanggar hukum, bila mencintai suami orang lain. Adakah undang-undang yang melarangnya, katakanlah aku melanggar pasal berapa. Tapi harus bagaimana aku terlanjur cinta, sehingga aku rela walau jadi madunya, andai nanti aku ketahuan istrinya,… 

Itulah lilirik lagu Mozza Kirana, ‘Melanggar Hukum’. Lirik yang menggambarkan orang tak peduli (imun) walaupun dia tahu melanggar hukum, karena cintanya yang terus membesar membuat seseorang matipun jadi, seperti kisah Romeo dan Juliet. 

Cinta itu kini bukan sekadar antara lelaki dan perempuan, tetapi cinta kepada kehidupan yang hedonis, materialistis. Tidak penting dipikirkan walau harus menabrak peraturan, undang-undang, hukum dan norma-norma. Politik atau profesi apapun jika sudah lebih cinta kepada kehidupan mewah ketimbang mencintai Tuhan dan keluarga, maka sepandai-pandai kucing menjaga ikan, lebih pintar tikus mengelabui kucing untuk dapat mencuri apa saja hanya untuk perut.

Siapa bilang politik bisa disepakati dan dijanjikan untuk bersih, sehingga orang percaya perjalanan selanjutnya akan bersih. Jangan hanya dinjanjikan, disumpah atas nama Tuhan, demi Allah di bawah kitab suci akan menjalankan dan menegakkan hukum sebaik-baiknya. 

Selanjutnya pada saat menjalankan tugasnya, sumpah diletakkan di bawah telapak kaki. 
Sumpah mengalahkan cintanya dengan harta, uang dan kemewahan. Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, adalah contoh buruk Gubernur yang lebih mencintai hidup mewah, setelah disumpah menjalankan profesinya, untuk mencintai rakyat. 

Di negeri ini hitung sendiri berapa banyak pejabat negara, penyelenggara negara mencintai kebaikan untuk rakyat ketimbang mencintai hidup mewah. Dan bandit-bandit berdasi, penjahat kerah putih siap menerima risiko apapapun. Seperti sair lagu Mozza Kirana.

Mata rantai cinta yang sesat di negeri ini terus berlaku dan membesar manambah jumlah pelakunya, sehingga kebusukan bagai tak pernah mau berhenti. Menguatkan mata rantai pembusukan demokrasi. Rantai kebusukan,itulah kemudian yang menjadi kenikmatan pejabat negara baik yang berasal dari partai politik (parpol), atau birokrat. 

Batasan aturan kepala daerah atau pemimpin lainnya, tidak lebih dari dua periode masa jabatan, dijawab dengan menggadang-gadang anggota keluarga, anak,istri dan kerabat untuk bisa mendapat kekuasaan. Melanjutkan perampokan uang rakyat.

Walaupun sesungguhnya sering diungkapkan ke publik ada pemisahan antara tugas di pemerintahan dan partai, praktiknya sering terjadi dibawah meja power sharing (bagi-bagi kekuasaan) tetap berlaku.

Awas jika Pilkada serentak yang segera berlangsung awal 2017, jika rakyat masih memilih pemimpin karena uang (politik uang) seperti sebelum-sebelumnya, negeri ini akan menjadi lebih panjang hidup dalam penderitaan.

Keadilan semakin jauh dari rakyat. Belajar dari sejarah Tiongkok,  khususnya paska kejatuhan dinasti Qing. Partai Nasionalis berhasil memimpin revolusi merebut kekuasaan dari tangan dinasti Qing yang sudah berkuasa lebih dari dua ratus tahun. Namun tak lama setelah itu, Partai Nasionalis dijatuhkan oleh Partai Komunis. Mengapa ? 

Sederhana, era dinasti dengan era republik, sama saja. Sama sama menjajah. Rakyat miskin tetap komunitas yang tak terjangkau program kemakmuran. Para tuan tanah tetap berkuasa di pedesaan dengan memeras buruh tani. Karena itu program komunis yang dikenal dengan “sama rasa sama rata” langsung mendapat tempat dihati rakyat.

Lambat namun pasti dukungan kepada partai komunis semakin banyak dan akhirnya sampai pada jumlah yang tak bisa lagi dihentikan oleh partai nasionalis. Sehingga dengan terpaksa para elite partai nasionalis melarikan diri ke pulau Formusa ( Taiwan). Karena sadar  revolusi yang digerakan kaum miskin tentu disertai oleh amarah,dendam, dan yang pasti bau amis darah.

Nah, di negeri ini orang-orang baik mulai sadar, kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD, imunitas sedang mengancam bangsa Indonesia saat ini.  Yakni imunitas terhadap kasus korupsi. Bangsa Indonesia mulai tidak sensitif terhadap kasus korupsi. Padahal kasus korupsi bisa dijadikan simbol menginjak leher rakyat. 

Awas kemarahan rakyat, karena solidaritas dipihak rakyat teraniaya. Bentuk-bentuk istri gubernur yang melakukan kejahatan tidak diadili, menusuk sanubari rakyat, yang suatu waktu akan muncul bagai gelombang besar meneriakkan keadilan dan perlawanan.

Artinya, ungkap Mahfud MD, bila diam saja terhadap imunisitas yang ada, maka “lonceng kematian” bangsa Indonesia sudah dekat, akibat ketidakbenaran sudah dilihat sebagai hal yang biasa. Perbuatan dosa dan kesalahan menjadi biasa karena cinta yang utopis dan semu. *RED


Share it:

Post A Comment:

0 comments: