hariancentral.com:

DPRD, Moral
Oleh As Atmadi (Pemimpin Redaksi Harian Central)

KALAU rakyat menyebut anggota dewan yang mewakilinya tidak sedikit tak bermoral, melanggar hukum itu, bukan pepesan kosong. 

Banyak fakta mendukung tidakan buruk oknum-oknum wakil rakyat itu. Dari mulai terlibat gratifikasi, korupsi, manipulasi yang merugikan negara, berselingkuh dan menggelapkan biaya perjalanan, dilakoni oleh wakil rakyat di negeri ini.

Oknum anggota DPRD DKI Jakarta berinisial Ir MS ini contohnya, sangat tidak bermoral. Kelakuannya mirip sebuah lagu yang dipopulerkan penyanyi Shinta, yaitu "Keong Racun, baru kenal sudah ngajak tidur". 

Hal tersebut dialami seorang ibu rumah tangga FA br G (40), anggota dewan itu mengirim kepadanya kata-kata kotor berbau seks dan foto yang tidak senonoh 26 September 2016 lalu. Bahkan mengirimkan foto kemaluannya ke pada wanita itu.

Perbuatan oknum tersebut melanggar UU ITE No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat dipidana 6 tahun denda Rp1 miliar.

Lalu, Badan Kehormatan (BK) DPR memutuskan empat orang anggota DPR melanggar etika dalam kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Walaupun BK DPR tidak mengungkapkan nama-nama anggota DPR yang melanggaran etika itu.

Sudah banyak wakil rakyat yang tak bermoral dan melanggar hukum meringkuk di balik trali besi, namun tetap saja tidak membuat anggota legislatif disebut penyelenggara negara  tobat. 

Melakukan tindakan amoral, kongkalikong, persekongkolan antar lembaga negara untuk memperkaya diri dan kroninya terus berkembang.

Kepentingan rakyat, nomor ceret (akhir), kepentingan pribadi nomor satu. Selalu merasa kebal hukum, sehingga hal-hal yang terlarang, melanggar hukum dilaksanakannya dengan perasaan paling benar, padahal adalah tindakan kebodohan.

Saat ini, siapapun tahu kalau daerah aliran sungai (DAS) dilarang untuk dibangun. Malah dibangun taman untuk kepentingan pribadi oknum anggota DPRD Medan.

Ini tak bisa main-main lagi, semua perbuatan terang-terangan merusak dan melanggar hukum harus mendapat tindakan tegas, jika tidak ingin menjadi presden buruk. 

Jangan lagi dibawa sepi menghadapi tindakan oknum-oknum wakil rakyat yang semakin kentara tidak bermoral, mempertontonkan action melanggar hukum, melanggar aturan, melanggar norma-norma, melanggar etika dan azas kepatutan.

Sebagai representasi rakyat, anggota DPD, DPR dan DPRD yang tak bermoral, tak bisa diharapkan menjadi motor penggerak agar  negeri ini segera keluar dari berbagai krisis kehidupan bernegara. *RED


Share To:

Harian Central

Post A Comment:

0 comments so far,add yours