Kolom As Atmadi - hariancentral.com

Breaking

Menyuarakan Kebenaran Demi Keadilan

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, 15 November 2016

Kolom As Atmadi

hariancentral.com:

5 Pilar Demokrasi
Oleh As Atmadi (Pemimpin Redaksi Harian Central)


KALAU sebelumnya, dikenal ada tiga pilar demokrasi, yaitu yudikatif, legislatif dan eksekutif. Setelah era globalisasi dan reformasi muncul dua lagi pilar demokrasi, ialah media massa sebagai pilar keempat dan pilar kelima media sosial (medsos). 

Kalau kelima pilar demokrasi yang ada di negeri ini serentak bergerak signifikan dalam upaya pemberantasan berbagai kejahatan dan kesewenang-wenangan menyakitkan hati rakyat., betapa amannya negeri ini.

Bagaimana pun hegemoni pers di zaman orde baru, adalah peristiwa di pemerintah masa lalu. Sejak reformasi digulirkan 1998, yang pertama muncul adalah Undang-Undang Pers No.40 tahun 1999. Adalah UU yang menjamin kebebasan pers agar para awak media dapat menjalakan tugas jurnalistiknya dengan kebebasan operasional.  

Secara aktif dapat mengungkapan kasus-kasus korupsi, penyelewengan dan berbagai tindakan destruktif oleh penguasa yang sangat merugikan demokrasi kedaulatan rakyat. Sekarang ini, tidak hanya wartawan, rakyat biasa juga bisa menggalang kekuatan sendiri melalui medsos untuk menolak kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan kepentingan hati nurani rakyat. 

Sehingga media massa dan medsos penting dalam menciptakan kehidupan negara yang bersih. Jika hal ini dipahami, tidaklah pejabat negara,penyelenggara sampai presiden dibenarkan menutup informasi yang diperlukan pers untuk disampaikan ke masyarakat luas.

Mengusir wartawan, aparat hukum lalu membantingnya dan menginjak-injaknya. Tidak cuma menghancurkan peralatan tugas kewartawanan, wartawan juga diinjak-injak, dipukuli, diludahi, kantornya dihancurkan, dihalang-halangi saat konfirmasi, lalu disomasi, bagi wartawan medsos ditikam dengan Undang-Undang ITE, tanpa pertimbangan benar atau tidak, sejauh mana penting tidaknya berita itu bagi rakyat banyak.

Mudah-mudahan, cara-cara menutup informasi, menyumbat sarana komunikasi publik dengan semangat dan jiwa ordebaru menjadi hegemoni baru. Belajar dari peristiwa demo 4 November, ekses dari tersumbatnya komunikasi antara pemerintah dan rakyat menimbulkan banjir kemarahan disulut oleh tindakan oleh seorang pejabat negara di DKI Jakarta.   

Sementara KPK yang menyadari pentingnya kebebasan pers, berulangkali mengimbau jurnalis khususnya dan seluruh rakyat agar terus menerus memantau harta kekayaan calon pemimpin darimana sumbernya. Apakah besarnya harta kekayaan pejabat negara, penyelenggara negara berasal dari hasil korup. 

Jika ya, pers segera berikan informasi akurat kepeda aparat hukum yang bersih. Karena di lembaga yudikatif, legislatif, eksekutif sudah dihuni oleh para koruptor. Di sini rusaknya demokrasi negeri ini. *RED


No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here