Kolom As Atmadi

Share it:
hariancentral.com:

Hukum Mati, Gubernur
 Oleh As Atmadi (Pemimpin Redaksi Harian Central)
                 
SUAP (pungli-gratifikasi) tidak hanya berlaku di pemerintahan pusat. Kepala daerah juga tidak terlepas dari kejahatan merampok uang negara dan kolusi dengan anggota legislatif, aparat penegeak hukum yang bisa mengamankan alias bisa tutup mulut atas perbuatannya ‘menggarong’ uang negara.

Modus korupsinya, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan izin bangunan, hotel mewah menjarah hutan negara, rumah-rumah mewah, izin usaha tambang galian C, tambang emas, minyak, mark-up pengadaan barang serta mengubah spesifikasi barang, kongkalikong proyek ratusan miliar, malah triliunan.

Selain itu pemanfaatan sisa dana tanpa pertanggungjawaban, manipulasi sisa APBD, manipulasi perizinan, gratifikasi, hingga bantuan sosial dipermainkan, tak sesuai peruntukan. Terkait dengan pelanggaran ini sudah banyak kepala daerah yang diseret KPK ke penjara.

Sudah ratusan kepala daerah dan pejabat negara menjalani dinginnya bui. Namun korupsi  masih terus merajalela. Hukuman yang berlaku selama ini tidak menimbulkan efek jera. Koruptor patah tumbuh hilang berganti. Bahkan subur bak jamur di musim hujan.
Korupsi terjadi di segala lini kehidupan bernegara. 

Di daerah-daerah yang pimpinannya korup, sampai ke pegawai rendahan ikut korup. Ketika tindak pidana korupsi yang sudah menjadi bahaya laten, muncul wacana dari pengamat dan para ahli hukum, agar setiap koruptor yang telah merugikan keuangan negara dan menyengsarakan rakyat dihukum mati saja.

Biar lebih tegas dan ada efek jera, istri, anak yang sudah dewasa ikut dihukum mati, karena turut menikmati hasil korup. Ternyata  ganjaran hukuman mati bagi koruptor ditentang. Muncul pula trend Justice Collaboratorhukuman ringan  dan banyak pula yang di selamatkan (headline Harian Central Rabu 1/11 dan Kamis 2/11). Banyak yang tidak setuju hukuman mati untuk koruptor. Padahal hukuman mati untuk para koruptor, adalah bagian dari tindakan tegas dalam penegakan hukum.

Ketika Presiden Jokowi bertemu dengan Gubernur dari seluruh Nusantara beberapa waktu lalu, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), yang juga Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Syahrul Yasin Limpo menyatakan, para Gubernur mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi.


Bahkan mereka menilai hukuman mati layak diberlakukan kepada Gubernur yang terbukti melakukan korupsi. “Sekali lagi, masalah korupsi, penjarakan kami, hukum mati sekalipun kami terima kalau kami lakukan korupsi,” kata Syahrul di ruang Garuda, Istana Bogor, Jawa Barat. Artinya diantara  kepala daerah yang bobrok masih ada yang baik dan siap-siap untuk bersih di pemerintahan Jokowi-JK. Hayo. *red
Share it:

Post A Comment:

0 comments: