Moderamen GBKP Serius Tanggapi Keberadaan Pabrik PT PHPO Terbukti Ganggu Kenyamanan Ibadah Musholla dan Gereja

Share it:

MEDAN, Centralonline: Kedatangan Moderamen Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Biro Hukum, Badan Pekerja Majelis Klasis (BPMK) GBKP Pembangunan Medan-Delitua, baru-baru ini di gedung GBKP Mabar Dusun XIX Mabar, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, meninjau sekaligus membahas kebisingan suara yang diakibatkan mesin pabrik PT Permata Hijau Palm Oleo (PHPO).

Dalam pertemuan Badan Pekerja Majelis Runggun (BPMR) dan jemaat GBKP Mabar terungkap bahwasanya, keberadan PT PHPO menganggu kenyamanan warga dan ibadah. Belum lagi masalah gangguan lingkungan yakni polusi bau tak sedap dan polusi suara pabrik sudah sampai ke tahap menyengsarakan warga sekitar pabrik khususnya di Dusun XIX Mabar di Jalan Rumah Potong Hewan Ujung, Mabar.

Mewakili warga lainnya, Jepta yang juga seorang hamba Tuhan mengatakan saat melakukan ibadah pada hari Minggu maupun kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya di GBKP Mabar, Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jeremia Mabar, kegiatan sembahyang mengaji umat Musholla Al-Jihad di Jalan Rumah Potong Hewan Ujung – Mabar, suara dan getaran sangat menganggu.

" Ini merupakan Diskriminasi terhadap hak untuk menjalankan ibadah pada hal secara konstitusi UUD 1945 di Negara NKRI ini telah menjamin, pabrik PT PHPO dengan sengaja abaikan Hak Asasi Manusia," tegas Jepta kepada wartawan Senin (19/9).

"Masih Pdt Jepta Pelawi menjelaskan kebisingan suara yang ditimbulkan mesin-mesin pabrik PHPO di KIM II sudah berlangsung 6 bulan lamanya (dimulai tanggal 18 Maret 2016 - sekarang) kini sudah cukup menjadi ancaman serius bagi kualitas lingkungan hidup terutama pada saat hujan turun warga disini menjadi langganan banjir dan sumur warga pun mengering sebelumnya warga disini tidak mengeluhkan banjir dan kedangkalan sumur," Jelas Jepta.

Berbagai upaya telah kami lakukan untuk mengatasi gangguan tersebut. Namun protes dan keberatan warga dianggap “angin lalu” oleh pihak perusahaan. Kami telah menyurati dan bahkan diterima kami secara Audiensi, kepada Gubernur Sumatera Utara, Kepala Polisi Daerah Sumatera Utara, Walikota Medan, Bupati Deli Serdang, Polres Pelabuhan Belawan, DPRD Medan, DPRD Sumatera Utara, dan DPRD Deli Serdang. 

Menjelang Hari Raya Lebaran yang lalu, kami ramai-ramai mendatangi kantor PT Permata Hijau Group (PHG) di kota Medan. Disana kami dihadang oleh Satpam perusahaan tersebut, tidak diizinkan masuk, hanya diterima oleh Humas PHPO, itupun di luar. 

Aksi kami diliput oleh media cetak, media online, dan beberapa kali diliput juga di televisi swasta. Saya kira, mungkin karena kami warga Dusun XIX Mabar yang tinggal bersinggungan langsung dengan pabrik PHPO ini adalah masyarakat kecil, jumlahnya tidak lebih dari 100 Kepala Keluarga, mungkin tidak sampai seperempat pun dari jumlah warga Dusun XIX  hingga gaung aksi kami tidak menggema dan tidak diperdulikan,” katanya.

Ketua BPMR GBKP Mabar, Penatua T. Pinem dalam kata sambutannya kepada Moderamen GBKP, Biro Hukum Moderamen GBKP, dan juga BPMK GBKP Pembangunan Medan-Delitua yang datang ke GBKP Mabar menyebutkan, “Kalian yang datang ke tempat ini, jangan nanti kalian katakan ah, suara mesin pabrik ini tidak terlalu ribut kok, untuk apa diributkan, tapi tanyalah mereka, masyarakat yang tinggal disekitar pabrik ini.”

Dijelaskan oleh Pdt. Jepta, kawasan lahan yang menjadi tempat tinggal warga Dusun XIX Mabar ini telah dihuni sejak 1978 oleh para buruh-buruh eks PTPN IX. Lahan ini dibebaskan oleh PTPN untuk menjadi tempat tinggal mereka. Kemudian, dalam perkembangannya disini berdiri gedung GBKP, lalu diikuti oleh HKBP.

Lahan tempat di mana pabrik PHPO itu berdiri, tadinya adalah tanah sengketa antara masyarakat dan PT KIM berperkara selama lima belas tahun di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Sekitar tahun 2010 Mahkamah Agung memenangkan masyarakat.

Akhirnya, PT KIM membeli tanah tersebut dari masyarakat, dan kemudian menempatkan pabrik PHPO dibangun disana, mulai dibangun awal tahun 2014. Jadi, kasusnya, yang datang mendekat ke pemukiman masyarakat itu adalah PT KIM yang melakukan perluasan wilayah KIM II. Bukan masyarakat yang mendekati KIM II.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang perluasan Kawasan Industri, diatur regulasi jarak minimum antara kawasan dengan pemukiman, ditentukan jarak minimumnya adalah dua kilo meter. Faktanya sekarang tidak demikian, jarak antara mesin-mesin pabrik PHPO dengan rumah-rumah warga hanya belasan meter jauhnya, dipisahkan oleh tembok. 

Perjuangan untuk mendapatkan keadilan, kata Pdt Jepta akan terus dilanjutkan. Warga yang terimbas akibat keberadaan PT PHPO ini tetap solid, bersatu memperjuangkan haknya. 

Menanggapi pernyataan Pdt Jepta Pelawi tersebut, Ketua Umum Moderamen GBKP Pdt Agustinus Purba STh MA setelah mendengar masukan dari BPMR GBKP Mabar Penatua T. Pinem, Ketua BPMK GBKP Pembangunan Medan-Delitua Pdt Maslan Sitepu STh.

Ketua Bidang Diakonia Moderamen GBKP Pdt Rosmalia Barus STh, Biro Hukum Moderamen GBKP Champion Ginting SH MH dan Ketua Bidang SDM Moderamen GBKP Pdt Sarianto Purba STh MMin, Ketua Bidang Persekutuan Moderamen GBKP Pdt Yunus Bangun MTh mengatakan, bila pendekatan melalui Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Provinsi tidak berhasil.

Kita akan dicari jalan atau alternatif lain dan diupayakan sampai kepada Presiden Jokowi, karena diyakini, walaupun pemerintah ingin investor masuk untuk mempercepat pembangunan, namun tentu tidak dengan mengorbankan masyarakat.

“Moderamen GBKP serius dengan permasalahan ini karena keberadaan pabrik PHPO sudah mengganggu kehidupan masyarakat dan juga rumah ibadah, Musholla dan Gereja. 

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Moderamen GBKP Pdt Agustinus juga mengingatkan agar semua warga dalam menyampaikan aspirasinya tidak anarkis walaupun kebisingan dan aroma yang tak sedap pasti mempengaruhi jiwa dan emosional.

Bersama Sekretaris Umum Moderamen GBKP Pdt Rehpelita Ginting STh MMin, Pdt Agustinus mengatakan bahwa Moderamen GBKP akan mengajak, bekerjasama dengan Pimpinan Pusat gereja HKBP yang baru, dan bersama-sama menyampaikan persoalan ini kepada Presiden Jokowi.

Dia juga berjanji akan mengangkat persoalan ini ke dalam Forum Gereja-gereja di Asia yang akan mengadakan pertemuan dalam waktu dekat ini dan juga mengangkatnya ke Forum Gereja-gereja yang tergabung ke dalam Union Evangelical Mission, yang akan mengadakan pertemuan di Jerman dalam waktu dekat ini.

Hal ini telah menimbulkan isu persoalan kerusakan lingkungan hidup, karena kehadiran pabrik PHPO ini. Forum Gereja-gereja sedunia akan bekerjasama dengan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara, Walhi Nasional, Greenpeace dan kemudian secara bersama-sama akan mengangkat persoalan ini ke forum-forum internasional.

kita berharap agar dunia memberikan tekanan kepada perusahaan PT PHPO dan PT KIM untuk segera mengubah arah kebijakan, dari tidak, dari kurang peduli menjadi peduli dan ramah kepada lingkungan hidup, tandasnya. *gin
Area lampiran
Share it:

Central kota

kesehatan

Nasional

NEWS

relgius

Post A Comment:

0 comments: