Rantauprapat-CENTRAL: Ini benar-benar terjadi di Kabupaten Labuhanbatu. 

Sebanyak 76 Kepala Sekolah (Kasek) sudah dilantik, tapi Surat Keputusan (SK) belum jelas. 

 Akhirnya, seluruh Kasek yang sudah dilantik itu belum bisa melakukan serah terima jabatan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Labuhanbatu, Zainuddin Siregar ketika dikonfirmasi, Senin (5/9) terkait SK pengangkatan tersebut mengaku petikan SK  dalam  proses dan setelah keluar SK baru dilakukan serah terima.

"Petikan SK dalam proses, setelah keluar baru dilakukan serah terima," kata Zainuddin.
Ketika ditanyakan kapan keluar SK para Kasek dan apa kendalanya sehingga belum terbit, Zainuddin mengatakan akan segera keluar dalam minggu ini menunggu tanda tangan. "Dalam minggu ini akan dikeluarkan, menunggu tanda tangan," jawab Zainuddin tanpa merinci menunggu tanda tangan siapa.

Beberapa orang calon Kasek yang  yang tidak ingin namanya disebutkan, mengaku resah karena sudah hampir dua minggu dilantik tapi SK nya belum keluar.

Sehingga acara serah terima belum dapat dilakukan dengan kepala sekolah sebelumnya. Mereka mengaku biasanya setelah dilantik langsung menerima SK sehingga bisa serah terima dan langsung bekerja.
  
“Mana mungkin kami serah terima karena SK belum keluar," ujar salah seorang Kepala Sekolah.

 Sebelumnya, pada  Jum’at (26/8) yang lalu, Bupati Labuhanbatu telah melantik 76 orang para Kasek yang mana acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tersebut berlangsung di Aula Diklat BKD Labuhanbatu dan disaksikan Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH serta Inspektur Kabupaten Ahmad Muflih SH.

      Pelantikan para Kasek yang dilakukan Bupati Labuhanbatu menuai kontroversi karena disebut-sebut telah melanggar banyak peraturan. Salah satunya terkait dilantiknya kepala sekolah SMP Negeri Satu Atap Sei Penggantungan Syarbaini menjadi Kepala sekolah SMK Negeri 1 Panai Hilir menggantikan Samuel Marpaung.
     
      Pelantikan itu melanggar surat edaran (SE) Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 360/D/DM/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani Dirjen Hamid Muhammad, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia yang juga ditembuskan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
 
    Dimana pada point 8 ( Delapan) surat edaran tersebut dengan tegas menyebutkan, guna terjaganya kualitas pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di Kabupaten/Kota, agar menghindari pemindahan dan mutasi personel khususnya guru dan /atau sarana dan prasana pada satuan pendidikan menengah  kesatuan pendidikan dasar atau sebaliknya.(Mrs)


Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment:

0 comments: