MEDAN | CENTRAL

                Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Yusrin SH MHum menilai, kewenangan pengaturan unsur pelaksana akademik berada di tangan rektor dan bukan diatur melalui Peraturan MWA/ART-USU.

                “Ketentuan tersebut berdasarkan PP 16/2014. Untuk itu Rektor USU Periode 2016/2021 tidak dapat diikat dengan ART-USU yang lalu, karena tidak memenuhi persyaratan yang dimaksudkan Pasal 80 PP 16/2014,” ungkap Yusrin SH MHum di Kampus USU, Kamis (30/6).

                Ungkapan itu disampaikannya dari pandangan hukum secara pibadi karena merasa terpanggil untuk mendudukkan persoalan yang mengemuka, mengingat hal ini juga merupakan bagian dari materi perkuliahan yang diajarkan dalam Mata Kuliah Ilmu Pengetahuan Peraturan Perundang-undangan.

                Dijelaskannya, pada ART-USU tentang unsur pelaksana akademik yang dibentuk berdasarkan PP 56/2003 bertentangan dengan PP 16/2016. Menurutnya walaupun secara substansi, materi muatan ART-USU dapat saja diikuti Rektor USU Periode 2016/2021, namun rektor tidak terbelenggu dengan materi muatan ART-USU tersebut sebab rektor dapat merumuskan hal yang berbeda.

                Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 80 PP 16/2014 maka semua peraturan internal USU yang merupakan peraturan pelaksana dari PP 56/2003 tidak dapat berlaku bila bertentangan berdasarkan peraturan pemerintah.

                Persoalan intinya apakah Rektor USU Periode 2016-2021 dalam mengangkat dekan dan pejabat di lingkungan USU pada beberapa waktu lalu terikat atau tidak dengan ART USU yang telah ada sebelum perubahan status USU dari Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

                Untuk diketahui, terhitung Februari 2014, status USU telah berubah dari PT-BHMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003 tentang Penetapan USU Sebagai BHMN menjadi PTN-BH, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 (PP 16/2014) tentang Statuta USU.


                Jika dicermati PP 56/2003, terdapat 16 kali perintah dari PP ini agar hal-hal yang telah diatur oleh PP untuk diatur lebih lanjut dalam ART-USU. Berbeda halnya dengan PP 16/2014, Pasal 63 PP ini menentukan jenis peraturan internal USU yang terdiri atas: (1) Peraturan MWA (Majelis Wali Amanat), (2) Peraturan Rektor, (3) Peraturan SA (Senat Akademik), (4) Peraturan DGB (Dewan Guru Besar), dan (5) Peraturan Dekan/direktur pen­didikan pascasarjana/lembaga.

                “Dari kelima jenis peraturan yang ditentukan pada Pasal 63 PP 16/2014 tersebut, tidak ada satu pun peraturan yang bernama ART. Kondisi ini memunculkan pertanyaan, dapatkah ART-USU yang berlaku di masa USU berstatus PT-BHMN menjadi rujukan di kala USU telah berubah menjadi PTN-BH,” ujarnya.

                Rektor USU Periode 2016-2021 tidak terikat dengan ART-USU sebab bertentangan dengan Pasal 63 dan Pasal 80 PP 16/2014. Namun dia tidak ingin mengambil kesimpulan secepat ini, karena itu perlu mencermati lebih lanjut apa sesungguhnya wujud dari ART-USU yang ditentukan dalam PP 56/2003 tersebut. (PUL) 

Editor : Markus Simbolon
Share To:

Harian Central

Post A Comment:

0 comments so far,add yours