MEDAN | CENTRAL
Ada yang unik dari pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sekolah Nasional Plus Cinta Budaya di Komplek MMTC Jalan Willem Iskandar, Percut Sei Tuan, Deliserdang, Senin (9/5).

Dilatar belakangi konflik sengketa kepemilikan lahan, khusus di sekolah tersebut, Wakapolda Sumatra Utara Brigjen Pol Adhi Prawoto dan sejumlah anggota DPRD Sumut turun ke lapangan untuk meninjau dimulainya pelaksanaan UN SMP.  


Anggota DPRD Sumut yang tampak ikut dalam rombongan, antara lain, Ketua Komisi A DPRD SU Sarma Hutajulu, Anggota Komisi A Brilian Moktar dan Wakil Ketua Komisi E DPRD SU Zahir, yang kebetulan semuanya adalah anggota Fraksi PDI Perjuangan.  

Rombongan ini terlihat meninjau pelaksanaan UN dari luar kelas. Ini dilakukan agar tidak mengganggu konsentrasi siswa saat mengerjakan UN. 

Saat diwawancara Adhi mengatakan, pelaksanaan UN di sekolah Cinta Budaya berjalan dengan baik. "Kita melihat dan mengecek langsung UN di kelas dan sudah berjalan dengan baik," ujarnya di sela-sela kunjungan.

Terkait permasalahan sengketa lahan, Adhi mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan upaya penegakan hukum. "Kita sudah bicarakan dan kita sudah sepakat penegakan hukum yang paling utama," katanya.

Semua pihak sudah bersepakat agar semua kegiatan pendidikan tetap dijalankan. "Pihak TNI, Polda, DPRD Sumut dan pihak yayasan sudah sepakat untuk mendukung semuanya," pungkas Adhi.

Sementara itu, Sarma Hutajulu berharap agar kasus sengketa lahan Sekolah Nasional Plus Cinta Budaya dengan mantan Pangdam I/BB Mayjen TNI (Purn) Burhanuddin Siagian, tidak mengganggu proses belajar mengajar. 

Dia mendesak agar sengketa lahan dapat segera diselesaikan.

Sarma, Brillian Moktar dan Zahir juga memberi apresiasi kepada Polda Sumut dan Kodam I/BB yang memberi perhatian kepada sengketa lahan tersebut. "Proses lahan kita serahkan kepada hukum, tapi proses belajar mengajar tidak boleh ada yang mengganggu karena itu menjadi hak setiap warga negara Indonesia," katanya saat ditemui di lokasi, Senin (9/5).

Selain itu, Sarma meminta Kodam I/BB agar menarik prajurit TNI yang berperan sebagai security dan berjaga di depan sekolah, tepatnya di pagar beton yang dibangun pihak Burhanuddin. 

Pagar yang sudah dibangun juga diminta untuk segera diruntuhkan.

Dalam kesempatan yang sama, Zahir mengatakan, sekolah sebagai tempat menuntut ilmu wajib untuk dilindungi. "Tidak ada satu alasan pun bagi semua pihak untuk mengganggu atau membubarkan proses pendidikan," katanya. (TON)







editor : raymond simbolon
sumber : harian central
Share To:

Harian Central

Post A Comment:

0 comments so far,add yours