Skip to main content

SUMUT DIBAWA KEMANA?

MEDAN | CENTRAL
Pemerintah Republik Indonesia dibawah kendali Jokowi-JK memprioritaskan percepatan pembangunan di segala aspek yang tujuannya untuk mensejahterahkan rakyat, namun si Sumatera Utara hal ini dianggap dagelan atau lelucon, ujar Thamrin AS Sekretaris LPPI (Lembaga Pemantau Pembangunan Indipendent) baru-baru ini kepada wartawan di Medan.

“Coba saudara lihat sendiri (red-maksudnya ke wartawan) Faktanya pada peyelenggaraan APBD (Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah) Provsu tahun anggaran 2016 sudah berjalan mendekati satu semester tampak belum apa-apa, bahkan menurut pangakuan Sekdaprovsu Hasban Ritonga kepada wartawan baru-baru ini yang di ekspos sejumlah media seolah buku APBD 2016 belum tercetak karena biaya besar “bagaimana mau menjalan kan pembangunan sementara buku APBD pun belum di cetak” sebut Thamrin


Hal belum adanya buku APBD 2016 tercetak menurut Thamrin yang turut dikomentari sejumlah anggota DPRD-SU bahwa para anggota DPRD merasa heran karena sudah satu kwartal APBD 2016 berjalan buku APBD belum dibagi, melihat kenyataan tersebut, Thamrin balik bertanya kewartawan bagaimana percepatan pembangunan mau jalan, sementara proses perjalanan penyelenggaraan pemerintahan tidak baik,” yah kalau demikian Sumatera Utara mau dibawa kemana ? ujar Thamrin.

Memang akhir-akhir ini penyelenggaraanPEMPROVSU agak aneh seolah KOSONG KEPEMIMPINAN (ladership vakum) walaupun kenyataan Pemerintahan SUMUT dipimpin Plt, karena Gubsu tersangkut pidana, hal itu bisa dipahami karena sejumlah pemimpin pemerintahan PROVSU, Anggota DPRD-SU dan setingkat SKPD diduga bakal bertambah tersangkut pidana (terjerat hukum sehingga pemimpin yang masih baik dan kridibel diduga ragu untuk bertindak melaksanakan keputusan. Karena merasa was-was takut  tersangkut hukum juga nantinya, sehingga sejumlah pejabat Sumut setingkat SKPD banyak lowong dan tidak memiliki kompetensi. Akibatnya percepatan pembangunan berjalan lamban dan tidak stabil.

Akibat ketidak stabilan tersebut diperkirakan Thamrin, semakin banyakpejabat PEMPROVSU bertindak salah kaprah dan diduga tidak memiliki integritas lagi bahkan ASBUN (asal bunyi) seperti Hasban Ritonga pejabat karir (sekdaprovsu) yang juga ketua pansel belum lama ini mengatakan ke wartawan calon pejabat ekselon II tidak ada masalah yang terlibat suap untuk mengikuti lelang jabatan” nah jika itu yang terjadi seperti yang disampaikan Hasban ternyata setelah di eleksi calon pejabat ekselon II lolos, ternyata  dikemudian hari tersangkut hukum sebelum dan setelah lulus seleksi, lalu siapa yang merugi ? tentu kedua belah pihak yaitu calon pejabat SKPD dan Pemerintah, yang mana kedua belah pihak secara materi dan moral merugi karena biaya penyelenggaraan seleksi jabatan cukup besar yang ditanggung oleh dana APBD.

Sebut Thamrin “semua orang tahu“ setiap anggaran yang dibiayai pemerintah melalui dana APBD memiliki pertanggung jawaban, lalu kerugian Negara jelas telah ada akibat penyelenggaraan pansel yang tidak efisien dan ankuntabil lalu siapa yang bertanggung jawab ? apa mau pak sekda menanggung kerugian itu? kalaupun mau pak sekda menggati kerugian Negara tentu proses hukum tetap dijalankan, jika hukum jalan dan pidananya terbukti” yah petinggi Sumut bakalan bertambah banyak masuk bui, “ jika hal itu terjadi Sumatera Utara lalu mau dibawa kemana “kejurangkah atau ke lembah,” ujar Thamrin menutup keterangannya.

Sementara menurut sumber lain yang  berhasil dikonfrontir  Central, Senin (02/05) di sejumlah kantor SKPD  PEMPROVSU bahwa proyek-proyek penanganan sarana dan prasarana yang sumber dana nya dari APBD 2016 sampai saat ini belum berjalan, hal ini jadi tanda tanya bagi warga Sumut, ada apa Sumatera Utara dan mau dikemanakan Sumatera Utara “kayaknya petinggi-petinggi Sumut sibuk bermain politik  sehingga urusan pembangunan terabaikan, jika ini berkelanjutan apakah tidak termasuk digolongkan tindakan  makar.

Dan disamping itu, menurut sumber, ada tarik ulur kepentingan untuk membangun strategi membagi uang APBD melalui persekongkolan yang selama ini telah berjalan baik bagai tidak tersentuh hukum yang mengakibatkan orang per orang yang terlibat dipengadaan barang jasa Sumut banyak yang melimpah hartanya. (tim)


editor : raymond simbolon
sumber : harian central

Comments

Popular posts from this blog

PERMASALAHAN YANG ADA DI DANAU TOBA

Danau toba | 
hariancentral.com Apa latar belakang orang mau ke Danau Toba ? tentu saja adalah pemandangannya  , airnya yang biru dan  objek-objek wisata yang ada di danau toba dan hal yang bersifat artifisual. Artinya artifisual adalah yang dibuat manusia sesuai dengan perkembangan zamannya, itulah sebabnya orang mau tertarik datang ke danau toba.
Jika melihat danau toba orang akan takjub karena keunikannya, berada 903,5m diatas permukaan laut. Danau toba adalah sebuah danau tektonik-vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer lebar 30 kilometer terletak di provinsi Sumatera Utara, yang merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara ditengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama pulau Samosir, itu merupakan suatu gambaran yang membuat danau toba bagus, airnya begitu jernih, dulu kala jika orang penduduk setempat tidak tubo atau tidak sarapan pagi cukup dengan mangura air. Mangura air adalah air  danau toba itu diambil ke kaleng, kemudian diberi garam cabe dan asam…

Papan Reklame Liar Menjamur di Kota Medan, DPRD Desak Walikota Copot Syampurno Pohan

TEKS FOTO: Drs Heri Zulkarnaen MSi. *hariancentral.com-Ist
MEDAN-hariancentral.com: Masih berdirinya papan reklame di 13 titik ruas jalan di Kota Medan, menunjukkan ketidakseriusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan Syampurno Pohan untuk melakukan penertiban.
Papan reklame dan baliho masih terpampang di Jalan Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro termasuk Jalan Imam Bonjol Medan. Seolah Syampurno Pohan melakukan pembiaran.
Anggaran dana Rp900 juta sudah dipergunakan dari Rp2,8 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2016 Kota Medan, dinilai berbagai kalangan merupakan pemborosan anggaran yang dilakukan, namun tidak menghasilkan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Medan.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Drs Herri Zulkarnaen Hutajulu MSi kepada hariancentral.com di ruang kerjanya, Selasa (30/5) mengatakan, pihaknya meminta pertanggungjawaban dari Syampuno Pohan selaku Kepala Dina…

Pelantikan Pejabat Eselon di Tobasa Dimulai

TOBASA, hariancentral.com: Setelah memenuhi syarat untuk melakukan pelantikan dan pengangkatan pejabat seperti tertuang dalam UU No 5 tahun 2014 tentang larangan 6 (enam) bulan Kepala Daerah setelah menjabat tidak dapat melakukan pelantikan atau pengangkatan pejabat, kini lonceng pelantikan dimulai di Tobasa.
Bupati Toba Samosir (Tobasa) yang diwakili Sekda Drs Audy Murphy Sitorus SH MHum, baru-baru ini di Balai Data Kantor Bupati,melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Kedua pejabat yang dilantik Bupati Tobasa itu,masing-masing Marlin Marpaung sebagai Kepala Bidang Teknologi Pangan & Holtikultura dan Lintong Sitorus sebagai Kepala Bidang Peternakan.
Kedua pejabat yang dilantik itu,untuk mengisi jabatan yang kosong,salah satu jabatan karena pejabatnya ditahan terkait kasus korupsi dan lainnya karena pejabat tersebut mengundurkan diri.
Saat itu juga, Bupati menyerahkan surat Pelaksana Tugas (Plt) jabatan Kepala Dinas kepada Kepal…