Semua Anggota DPRD Taput Belum Masuk BPJS

Share it:

TARUTUNG | CENTRAL

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengamanatkan bahwa setiap warga Negara Indonesia mengikuti program BPJS.

Kepesertaan wajib ini dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta, agar bergotong-royong menanggung risiko yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya pendapatan, karena sakit.

Sekaitan hal tersebut, sebanyak 35 atau seluruhnya anggota DPRD Taput sampai saat ini belum terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.


Sisi itu mengindikasikan kepatuhan wakil rakyat akan perangkat regulasi BPJS seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS di Taput belum maksimal, ungkap warga kepada CENTRAL.

Hal itu dikatakan B Sitompul, salah seorang calon peserta BPJS mandiri yang diwawancarai CENTRAL di kantor perwakilan BPJS Tarutung, Selasa (3/5).

"Mengapa demikian, seharusnya wakil rakyat lebih dulu memberikan contoh kepesertaan BPJS kepada masyarakatnya dengan tujuan agar bisa saling membantu sesama warga negara ketika fasilitas di BPJS dimanfaatkan", kata warga Kecamatan Pahae Julu itu.

Sementara Sekretarias Dewan melalui Janter P Sormin selaku Kabag Umum mengatakan, bahwa pendaftaran anggota DPRD menjadi peserta sesuai hasil sosialisasi pihak BPJS kepada DPRD, harus dilakukan secara kolektif.

Terkait jumlah anggota DPRD yang telah menyerahkan berkas pendaftaran ke pihak BPJS,katanya, masih hitungan jari tanpa bersedia memberikan data lengkap anggota DPRD yang bersedia menyerahkan berkasnya untuk dapat didaftarkan menjadi peserta BPJS.

"Sosialisasi dilaksanakan dua minggu yang lalu, namun karena kesibukan mereka (DPRD) melakukan kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing, mereka belum menyerahkan berkas. Kalau sudah lengkap akan kita daftarkan untuk menganulir kebutuhan dari anggota yang menggunakan fasilitas yang melekat di BPJS", ungkapnya.

Ronal Siagian kepala perwakilan BPJS Taput saat dihubungi CENTRAL melalui seluler, membenarkan belum terdaftarnya 35 anggota DPRD Taput sebagai peserta BPJS.

Dikatakan, kepesertaan BPJS bagi seluruh warga negara merupakan tuntutan sejumlah regulasi dan setiap Warga Negara Indonesia, ditegaskanya, wajib mengikuti program BPJS Kesehatan.

“Regulasi yang mengikat untuk kepesertaan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengamanatkan bahwa setiap WNI wajib mengikuti program BPJS,” tegasnya. (JPM)


editor : raymond simbolon
sumber : harian central

Share it:

Central daerah

NEWS

Post A Comment:

0 comments:

Iklan Layanan Masyarakat

Medan-Hariancentral.com: