Rambah Hutan, Oknum Pejabat Pemko Sidimpuan Dikecam DPR

Share it:

TAPSEL | CENTRAL
Perambahan hutan di Desa Aek Sabaon Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan yang diduga melibatkan oknum pejabat Pemko Padangsidimpuan mendapat kecaman dari berbagai elemen masyarakat dan DPR RI.

Diduga oknum pejabat bersama pengusaha melakukan praktek melanggar hukum itu secara koorporasi.

Pantauan Harian Central bersama Dinas Kehutanan Tapanuli Selatan, kemarin ke daerah perambahan Aek Sabaon untuk melakukan GPS dengan mengantongi Surat Perintah Tugas dari Kehutanan (SPT).

Dari hasil GPS Dinas Kehutanan Tapsel  yang diambil dari beberapa koordinat, lahan perambahan di Desa Aek Sabaon terlihat jelas ada beberapa lahan yang dirambah masih status Hutan Produksi Terbatas (HPT), dengan keterangan peta hasil GPS, gambar putih HPL, kuning HPT merah dengan status Hutan Margasatwa.

Beberapa masyarakat yang dijumpai salah satu masyarakat Aek Sabaon yang tidak mau dikorankan namanya mengatakan, dengan adanya perambahan Hutan di lokasi yang rencananya akan dijadikan perkebunan kopi ateng, kolam, bangunan permanen dan juga bangunan jalan sangat mengkwatirkan kepada kami selaku maayarakat, khususnya debit aliran air untuk sawah kami, jelasnya.

Selain dari debit air kesawah kami, dengan perambahan tersebut selaku masyarakat kami juga takut terjadi banjir bandang, mengingat perambahan tersebut berada di atas desa kami ini bang, terangnya.

Begitu juga saat dikonfirmasi Ketua Komisi VII DPR-RI H Gus Irawan Pasaribu dari Partai Gerindra usai penyerahan handtraktor kepada Poktan di Dinas Pertanian Tapsel, Selasa (10/5) mengatakan, perambahan hutan akan mempengaruhi keseimbangan alam, merusak ekosistem, serapan air dan juga aliran air kepersawahan masyarakat mengingat program pemerintah sekarang ini supaya sawah lebih digiatkan dan ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejateraan masyarakat, sebutnya.

"Saya menyesalkan perambahan ini, apalagi kejadiannya di kampung saya sendiri, sambil menyebutkan kepada para wartawan bahwa lokasi perambahan hutan tersebut tempat bermainnya beliau sewaktu masa kecilnya untuk mencari ikan Itcor, kepada para wartawan Gus Irawan mengatakan akan memantau lokasi perambahan tersebut dan mempertegas kepada wartawan selaku masyarakat Indonesia tidak ada yang kebal Hukum, tutupnya.

Kepada para wartawan Gus Irawan juga menyinggung apakah kegiatan yang terlaksana di lokasi tempat perambahan tersebut (aek sabaon), sudah memiliki izin dari pemerintah, karena semuanya mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), cetusnya Gus Irawan sambil menyangkutkan pengalamannya menangani proyek reklamasi. (MAT)


Ket foto: Staf Dinas Kehutanan Tapsel didampingi ketua LSM P2KN S Ridho saat melakukan GPS di lokasi perambahan hutan. (CENTRAL/Rahmat)

editor : raymond simbolon
sumber : harian central
Share it:

Central daerah

NEWS

Post A Comment:

0 comments: