21 Tahun Kerja, Karyawan RS DR Boloni Tak Dapat Pesangon - hariancentral.com

Breaking

Menyuarakan Kebenaran Demi Keadilan

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, 10 May 2016

21 Tahun Kerja, Karyawan RS DR Boloni Tak Dapat Pesangon


MEDAN | CENTRAL
Parulian Saragih, Eks perawat yang telah mengabdi di Rumah Sakit Dr Boloni Jalan Mongonsidi Medan, terpaksa menahan kekesalan akibat memasuki usia pensiun, namun tanpa ada mendapatkan pesangon dari manajemen rumah sakit tersebut.

Sesuai keterangan yang didapat wartawan dari kuasa hukum Parulian Saragih, Andrey Agam SH saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi B DPRD Medan, Senin (9/5) menjelaskan, bahwa kliennya tersebut telah bekerja sejak tanggal 1 April 1994 s/d 5 Oktober 2015 di rumah sakit yang dahulunya bernama RSU Mongonsidi dan saat ini telah berubah nama menjadi RSU Dr Boloni. 


Namun karena faktor umur akhirnya pihak rumah sakit mem-PHK Parulian Saragih karena masa kerja memasuki usia pensiun. "Seharusnya sesuai peraturan dan Undang-undang tenaga kerja No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sesuai pasal 156 ayat 1 dan pasal 167 ayat 5, maka pemberi kerja wajib memberikan uang pesangon 2 kali ketentuan. Jika tidak, maka ancaman pidana paling minim 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara atau denda sebesar Rp100 juta”, kata Agam selaku kuasa hukum Parulian Saragih.

Sementara Komisi B DPRD Medan yang dipimpin wakil ketua komisi B, Ratna Sitepu SH didampingi anggota komisi B lainnya, H Bahrumsyah, Drs Wong Chun Sen, Maruli Tua Tarigan dan Hendrik Halomoan Sitompul, setelah mendengarkan kronologis yang dibacakan oleh kuasa hukum dari Parulian Saragih mengatakan, agar pihak rumah sakit umum Dr Boloni memakai hati nurani dan membayarkan pesangon eks karyawannya tersebut.

21 Tahun Kerja

"Pihak rumah sakit Boloni seharusnya memakai hati nurani, karena karyawannya telah bekerja selama 21 tahun dan kemungkinan selama ini telah banyak memberikan kontribusi bagi pihak rumah sakit. Namun karena usia telah memasuki pensiun, sudah seharusnya rumah sakit memberikan pensiun kepadanya sesuai Undang-undang yang berlaku”, terang Ratna dari partai Hanura.

Bahrumsyah dari Fraksi PAN pada kesempatan tersebut mengatakan, pihak Dr RSU Boloni dan karyawan seharusnya mengingat masa kenangan indah dahulu saat masih bekerja di rumah sakit tersebut. Dengan harapan karena permasalahan tersebut merupakan masalah internal yang tidak dapat solusinya, sehingga sampai ke Disnaker dan DPRD Medan.

"Ada baiknya permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, silahkan setelah ini bertemu kembali untuk membicarakannya. Kami selaku DPRD Komisi B hanya mampu melakukan mediasi dan tidak sebagai penentu keputusan. Namun kami bisa memberikan presure kepada pihak ruah sakit agar secara berhati mulia membayarkan hak-hak karyawannya”, kata Bahrumsyah.

Sementara itu, dari pihak Disnaker Kota Medan, Jhon Rumapea mengatakan masih menunggu kebijakan dari pihak Rumah Sakit Boloni. Namun jika tidak ditemukan lagi kesepakatan pada kedua belah pihak maka, akan melakukan hal preventif dan low imforcement. "Kami juga punya sikap, jika rumah sakit tidak ada sikap pasti terkait realisasinya, maka Disnaker akan mengeluarkan sanksi sesuai peraturan dan Undang-undang sesuai dengan nota pemeriksaan”, tegas Jhon.


Ditambahkannya, sampai saat ini pihak RSU Dr Boloni Medan, tetap mengatakan hanya mampu membei upah dua bulan gaji kepada Parulian Saragih, sebagai uang pengganti pensiun.

Sementara kuasa hukum dari Parulian Saragih tidak menerima karena mereka menganggap pihak rumah sakit tidak ada beretikad baik dan beralasan rumah sakit tidak ada lagi pasien.


Andrey Agam SH menambahkan, bahwa alasan pihak rumah sakit yang mengatakan pasien sepi dan hanya mampu membayar upah 2 bulan gaji, merupakan alasan yang mengada-ngada dan tidak ada dasar hukum yang dapat digunakan untuk alasan tersebut.

Direktur Rumah Sakit Umum Dr Boloni, dr M Irfan yang didampingi KTU, Juwita Simanjuntak menerangkan, bahwa selaku direktur, dirinya masih baru dan tidak begitu memahami permasalahan tersebut. Namun tetap akan berkoordinasi dengan pemilik yayasan terkait permintaan pesangon dari Parulian Saragih.

"Selaku direktur, saya masih baru dan permasalahan ini sudah ada sebelum saya menjadi direktur di rumah sakit Dr Boloni. Kami meminta waktu 3 minggu untuk menyelesaikan masalah pesangon karyawan kami tersebut”, terang Irfan. (Irw)


editor : raymond simbolon
sumber : harian central

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here