Walikota diduga Barter Izin Pasang Tower

Share it:

MEDAN | CENTRAL
Dicurigai antara perusahaan tower dengan Walikota Medan ada “barter” pemasangan Tower  tanpa izin dibeberapa titik Jalan Raya Kota Medan.

PT Quatrro Pasang Tower Tanpa Izin MTS Backhaul di bahu jalan umum dan pemasangan kabel optik untuk jaringan internet dan TV berlangganan milik PT Telkomsel yang dikerjakan oleh PT Quattro, jelas – jelas sangat menyalahi aturan.


Pemasangan itu diketahui ada rekomendasi Walikota Medan Dzulmi Eldin. Dalam surat rekom itu tertulis kesepakatan biaya lahan setiap tiang tower, ditetapkan biaya sebesar Rp 2 juta per tahun.  Kesepakatan kerja turut ditandatangani Sekda (Sekretaris Daerah-red) Kota Medan, Saiful Safri.

Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Pusat LSM Barapaksi OS Baatubara kepada wartawan, di Medan Senin (18/4) mengatakan, permainan Walikota Dzulmi Eldin terkesan menghilangkan masukan sumber Pendapatan Asli Daerah Pemko Medan.

Keterangan Batubara menjelaskan, pasang Tower tanpa izin adalah permainan “barter”. Pasalnya kemana uang sebesar Rp 2 juta disetor. Apakah masuk kas Daerah Pemko Medan. Atau masuk kantong pribadi Dzulmi Eldin, tanya dia.

Kalau memang masuk kas Pemko, mana Perda (Peraturan Daerah) yang mengatur memberi izin untuk mendirikan dan menggunakan lahan mendirikan tower, ujar Batubara.

Diuraikan Batubara, pada tahun 2014, perusahaan tower mengerjakan pemasangan tower pada 16 titik di Kota Medan dengan mengandalkan rekomendasi prinsip yang ditandatangani oleh Walikota Medan, Dzulmi Eldin.   Kemudian tahun 2015, PT Quattro kembali menanamkan tiang tower setinggi 18 meter pada bahu jalan di 16 titik di Kota Medan.

Rekomendasi prinsip diduga dimanipulasi oleh PT Quatrro karena copy yang disampaikan kepada unsur Muspika setempat, sangat diragukan keabsahannya. Apalagi dalam pembangunan tower tersebut, PT Quatrro tidak melengkapinya SIMB (Surat Izin Mendirikan Bangunan) Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) Pemko Medan. Hal ini jelas membuat kebocoran Pendapatan Asli Daerah dari IMB, jelas Batubara

Selain itu, kecurigaan kita terhadap PT Quatrro kerap menggunakan tenaga OKP (Organisasi Massa Kepemudaan) guna membekap di lapangan. Mereka juga mendatangi warga sekitar lokasi pemasangan tower untuk memberikan uang sebesar satujuta rupiah per kepala keluarga dengan tujuan supaya pemasangan tower berjalan tanpa ada gangguan dari warga masyarakat.

Terkait masalah ini Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan H. Jumadi Spdi mengatakan, sesuai Peraturan Daerah (Perda) kota Medan No. 9 tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Tidak diperkenankan mengambil retribusinya apalagi  mempunyai tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat baik dari sisi ekonomi sosial, budaya, keamanan maupun  pelayanan publik.

Dikatakannya, Dan yang lebih heran lagi, kenapa pulak yang mengeluarkan Surat Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan Dan Ruang Milik Jalan oleh Dinas Bina Marga Pemko Medan, bukannya Dinas Perhubungan atau lebih tepatnya Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB). "Dan ini akan menjadi pelajaran yang lebih detail lagi oleh DPRD Medan Khususnya komisi B. Dan kepada nara sumber kiranya dapat memberikan data itu kekami, untuk dipelajari." Harapnya.


Baik Walikota Dzulmi Eldin dan juga Sekda, Saiful Bahri saat hendak dikomfirmasi sampai berita ini belum dapat dihubungi. Menurut keterangan staf dan anggota Satpol PP yang menjaga ruang Eldin dan Saiful tidak dapat diganggu karena lagi sibuk dengan tugasnya. Mar/alian

editor : raymond simbolon
sumber ; hc
Share it:

Central kota

NEWS

Post A Comment:

0 comments: