Terkait Lelang Jabatan Hasban Ritonga “Asbun”

Share it:



HARIANCENTRAL-Medan  Menghebohkan, Pejabat Negara selaku Sekdaprovsu, Hasban Ritonga yang juga Ketua Panitia Seleksi (Pansel) lelang jabatan eselon II memberi komentar kepada wartawan “sekalipun pejabat terlibat suap bisa ikut lelang jabatan”.

Hal ini merupakan pandangan dan pendapat yang tidak baik diucapkan oleh seorang pejabat karir, ujar Thamrin, Sekretaris LPPI (Lembaga Pemantau Pembangunan Independent Sumatera Utara) di Medan, Kamis (7/4).  

          Jika benar apa yang disampaikan Asban kepada wartawan, bahwa pejabat terlibat suap bisa ikut lelang jabatan, itu merupakan tabu, kenapa sebut Thamrin nada tanya ke Central. ”Coba saudara bayangkan bila seorang calon pejabat menduduki eselon II terlibat suap ikut lelang jabatan, kan sudah tidak benar lagi”. Pasalnya, untuk menduduki salah satu jabatan eselon II di lingkungan SKPD Pemprovsu memiliki persyaratan yang maksimal, tentu untuk memenuhi persyaratannya sangat sulit dan hal ini juga membutuhkan biaya masing-masing calon.

          Setelah persyaratan dipenuhi oleh calon pejabat eselon II tentu berkas yang disampaikan calon pejabat eselon II diteliti oleh Panitia Seleksi atau Baperjakat dan setelah berkas calon pejabat memenuhi syarat selanjutnya  dilakukan lelang jabatan, tentu untuk melakukan lelang jabatan diperlukan biaya dan waktu. ”Ya tentu yang menjadi pertanyaan dari mana sumber dananya? Tentu dari APBD maupun APBN kalo memang anggarannya dari APBD tentu ada pertanggungjawabannya,” ujar Thamrin.

          Disebut Thamrin, jika seandainya calon pejabat yang diseleksi itu lulus untuk menduduki jabatan eselon II ternyata suatu saat sebelum menduduki jabatan atau setelah menduduki jabatan menjadi terpidana,tentu hal ini menjadi permasalahan yang baru.

 Yang harus disikapi oleh Pimpinan Pemerintahan Sumatera Utara demi kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.

          Yang namanya terpidana tentu sudah menjadi pejabat yang berhalangan tetap,”Nah bila pejabat sudah berhalangan tetap tentu otomatis pejabat yang bersangkutan diberhentikan, jika diberhentikan dari tugasnya tentu yang merugi adalah masyarakat dan pemerintah karena untuk mengangkat dan menseleksi membutuhkan uang Negara yang cukup besar, tentu diproses ini telah terjadi kerugian Negara lalu bagaimana pertanggung jawaban pansel terhadap kerugian Negara yang jelas-jelas sudah terindikasi terlibat suap, karena penegak hukum menentukan seseorang terlibat suap atau tersangka minimal memiliki 2 alat bukti yang kelayakannya dapat di uji dan dipertanggungjawabkan.

          “Itu makanya Pejabat Negara jangan asal bunyi (asbun) seperti Pak Hasban Ritonga itu, memberikan komentar tidak proforsional sehingga bisa menimbulkan berbagai opini  seperti tanggapan sejumlah anggota DPRDSU yang juga penilaian dari berbagai kalangan masyarakat yang bisa mengarah kepada perpecahan dan pintu masuk korupsi, atau mungkin Hasban itu mengibaratkan dirinya sendiri yang pernah tersangkut kasus hukum yang apada akhirnya divonis bebas oleh pengadilan Tipikor", ujar Thamrin.

Untuk menyikapi hal tersebut supaya lelang jabatan bersih tidak terlibat KKN, Thamrin mengimbau agar seleksi jabatan eselon II sebaiknya diawasi langsung KPK, karena anggaran yang digunakan adalah uang negara. (TIM)

Editor : Markus Tanli Simbolon

Share it:

Central kota

NEWS

Post A Comment:

0 comments: