Pajak Podomoro City Rp190 M Diduga Digelapkan

Share it:
MEDAN | CENTRAL
Pajak retribusi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dan BPHTB proyek gedung pencakar langit Podomoro City di Jalan Guru Patimpus Medan, diduga sampai sekarang belum dibayar atau diduga digelapkan oknum pejabat tertentu di Medan.

“Tidak tanggung-tanggung, besarnya berkisar Rp190 miliar, terang Osril Limbong SPd MSi, aktivis muda pemerhati pembangunan Sumut kepada CENTRAL, kemarin.

Diakui, bagi masyarakat Kota Medan, pembangunan gedung ini ada nilai plusnya dimasa mendatang. Baik perekrutan lapangan kerja juga menghasilkan nilai tambah Pendapatan Asil Daerah (PAD) Kota Medan.

Selain itu, kita sangat miris melihat pemandangan gedung tersebut. Betapa tidak, manakala surat Ijin Membangun (SIMB) nya tak jelas, pajak retribusi dari sektor SIMB diketahui tak jelas kepada siapa disetor.

Pertanyaannya, adakah masuk dana tersebut ke Kas Pemko Medan?. Persoalan ini yang perlu ditelusuri, ucapnya.

Sangat menarik diselidiki dan diungkap. Pasalnya, sudah sekian lama persoalan SIMB disoroti, tapi persoalan ini tak kunjung jelas kemana hasilnya.  

Sehingga terkesan sejak dimulainya pembangunan gedung Podomoro ada aroma persekongkolan jahat antara Penguasa Pemko Medan bersama pengusaha dari Jakarta tersebut.

Menurut aktifis itu, terkait pajak retribusi SIMB, ditegaskan supaya Walikota Dzulmi Eldin melalui SKPDnya seperti Dispenda Medan dan Dinas TRTB Pemko Medan sebaiknya terbuka atas PAD yang disetor pengusaha Podomoro City. 

Selama ini Walikota Medan, tak pernah mengumumkan berapa besaran pajak BPHTB yang masuk ke kas Pemko Medan.

Berapa  PAD dari sector SIMB dan pajak lainnya, Pemko tak pernah menjelaskan secara terurai, ujar Osril.
Apabaila pihak Pemko Medan tidak berani memaparkan secara terbuka berarti ada interpensi oknum pejabat atau penguasa membekingi kasus tersebut.

Sebelum berdirinya gedung itu, kita mensinyalir ada kongkalingkong  jahat pejabat Pemko Medan. Diduga kuat perlakuan gratifikasi atau barter izin dengan politis bisa terjadi pada pembangunan podomoro city.

Akan tetapi, lanjut Osril optimis jika kasus ini diselidiki aparat  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik KPK harus masuk membongkar kasus Podomoro. Karena sebagai pengalaman terkait kasus ini tak jauh beda dengan dugaan suap Reklamasi pantai di Jakarta Selatan.

Dimana Podomoro City Deli Medan satu perusahaan dengan Sedayu Group di Jakarta.

Untuk itu, diminta supaya penyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap Instansi terkait. Seperti Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Pemko Medan, Dinas Pendapatan Pemko Medan, tidak terlepas Kas Pemko Medan.

Sebab tak mungkin Podomoro bebas melakukan pembangunan, kalau tidak ada unsur gratifikasi. “KPK kita minta segera melakukan pengusutan terhadap oembangunan Podomoro City”, kata Osril.



Wartawan yang coba menghubungi pihak management Podomoro City, Anggiat Sihombing melalui selulernya tidakberhasil. (MAR)



editor : raymond simbolon
sumber : hariancentral
Share it:

Central kota

NEWS

Post A Comment:

0 comments: