Pahami Mekanisme Pengadaan Tanah untuk Meminimalisir Konflik

Share it:


Sei Rampah | CENTRAL
Permasalahan tentang pengadaan tanah sampai saat ini masih tetap menjadi masalah rawan yang dapat menimbulkan pertikaian dan perseteruan jika penanganan dan tata cara pendekatan tidak memenuhi asas keadilan bagi masyarakat khususnya para pemilik tanah. 

Untuk meminimalisir timbulnya permasalahan tersebut perlu adanya peningkatan dan pemahaman terhadap aturan maupun mekanisme yang berlaku.


Demikian Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) Darma Wijaya dalam sambutannya saat membuka Sosialisasi UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.Turut mendampingi Wabup Darma Wijaya, Asisten Admum H. Rapotan Siregar, SH, MAP, para Kepala SKPD dan Camat.

Wabup Darma Wijaya mengatakan pengadaan tanah menurut UU No. 2 Tahun 2012 adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 

Dengan diberlakukannya UU No. 2 Tahun 2012 menandakan bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menghadapi era baru. Di negara kita, terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum dengan mengedepankan prinsip penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia, keseimbangan antara kepentingan umum dan pemberian ganti kerugian yang berkeadilan.

"Hal lain yang baru dalam UU ini adalah bahwa semula terdapat berbagai peraturan sektoral yang harus diikuti dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sekarang semua pengadaan tanah untuk kepentingan umum tunduk pada peraturan ini," jelas Wabup Sergai.

Untuk itu, sosialisasi ini penting diikuti oleh Camat, Lurah, dan Kades agar tidak melakukan kesalahan mekanisme administrasi pengadaan tanah diwilayahnya bagi pembangunan untuk kepentingan umum sehingga dapat memberikan penjelasan kepada masyarakatnya. 

Pada kesempatan yang sama Kabag Pemjas H. Chairin F. Simanjuntak S.Sos, MM selaku Ketua Pelaksana melaporkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Aula Sultan Serdang, kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Selasa (19/4) dihadiri 160 orang peserta terdiri dari masing-masing SKPD, Kecamatan  dan Kelurahan beserta jajaran ASN dari tingkat lembaga vertikal. 

Sebagai narasumber Kabag Kawasan Khusus dan Pertanahan Setdaprovsu H. Parlin, S.Sos, M.AP, Kanwil BPN Sumut Joko Sutari, SH dan MAPPI Wilayah Sumbagut Suherwin, ST, M.Si. (PANE)

editor : raymond simbolon
sumber : hc
Share it:

Central daerah

NEWS

Post A Comment:

0 comments: