Karyawan 3 Perusahaan di Tapteng Mengadu ke DPRD

Share it:
Pandan | CENTRAL
Sekitar 300-an karyawan PT PAS (Putra Ali Sentosa) Sibolga dan PT SPA (Samudera Perkasa Abadi) dan UD Jasa Laut di Jalan Gatot Subroto, Pondok Batu, Kecamatan Sarudik Tapteng, Selasa ( 26/4 ) melakukan aksi unjuk rasa untuk mengadukan nasib mereka ke DPRD Tapteng, pasalnya karyawan dan buruh yang bekerja di tiga perusahaan itu tidak gajian selama 3 bulan.


Pekerja pabrik bidang ekspor ikan mentah Milik Adeli Lis (Juli)  itu mengaku tidak tahu apa alasan pihak perusahaan tidak menggaji mereka. Anehnya menurut pengunjuk rasa, setiap kali ditanya masalah gaji ke pihak perusahaan, tidak ada jawaban yang pasti. Parahnya lagi kata mereka, Adeli Lis pemilik ketiga perusahaan itu, tidak pernah mau bertemu dengan karyawan untuk menjelaskan kenapa gaji macet.

Persoalan gaji tersebut memaksa para karyawan datang ke gedung legislatif dengan didampingi DPC SBSI Tapteng yang diketuai Binsar Tambunan. Di depan kantor DPRD Tapteng, karyawan berorasi meminta agar DPRD Tapteng sebagai wakil rakyat segera  turun tangan menuntaskan dan memanggil Juli untuk menyelesaikan gaji para karyawan. 

Setelah berorasi beberapa menit, para Wakil Rakyat yang duduk di DPRD Tapteng  diantaranya  Patricius Rajagukguk, Lasper Nahampun, Jonny Lumbantobing menerima  buruh dan mengadakan dialog bersama di Raung pertemuan lantai I kantor DPRD Tapteng .

Dalam dialog tersebut sempat terjadi adu mulut antara buruh yang dipimpin Binsar Tambunan selaku Ketua DPC SBSI Tapteng dengan Anggota Dewan, karena buruh meminta agar pemilik perusahaan segera dipanggil ke Kantor DPRD Tapteng. 

Akan tetapi anggota Dewan yang menerima buruh beralasan, bahwa Ketua DPRD Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani sedang di luar kota. "Saat ini kebetulan jadwal  anggota dewan  sedang reses. Oleh karenanya DPRD berjanji akan menindaklanjuti apa tuntutan buruh Senin pekan depan, menunggu Ketua Dewan pulang dari Jakarta,"ujar Patrisius Rajagukguk.

Selain gaji karyawan 3 bulan belum dibayar, pihak perusahaan juga tidak membayarkan/menyetor  iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 5 bulan terakhir. Padahal menurut para karyawan bahwa gaji mereka selalu dipotong setiap bulannya. 

Salah satu perwakilan karyawan Sabar Simatupang dihadapan anggota DPRD Tapteng didampingi Polres Tapteng mengatakan," Waktu itu istri saya pergi berobat ke rumahsakit menggunakan BPJS Ketenagakerjaan, pihak rumahsakit menolak, karena iuran BPJS sudah 5 bulan tidak dibayar. Dari situlah kami tahu bahwa iuran BPJS Ketenagakerjaan kami belum dibayar pihak perusahaan,"katanya.


Menanggapi hal itu, Anggota Dewan meminta agar karyawan menyiapkan data lengkap seperti slip gaji dan pemotongan iuaran BPJS, karena tidak ada alasan perusahaan untuk tidak membayarkan iuran BPJS tersebut, apalagi setiap bulannya dipotong gaji karyawan. Untuk melengkapi data yang diminta anggota DPRD Tapteng mengajak 3 orang perwkilan karyawan membicarakanya. ( Mapan )

editor : raymond simbolon
sumber : hariancentral
Share it:

Central daerah

NEWS

Post A Comment:

0 comments: