Jadi Ajang Pungli Bagi Kades dan Oknum BPN ,Biaya Prona di Humbahas Rp1,5 Juta

Share it:
DOLOKSANGGUL|CENTRAL

     Sertifikasi tanah melalui program Prona (proyek operasi nasional agraria) untuk Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) telah berubah menjadi proyek empuk bagi kepala desa (Kades) dengan melibatkan oknum pejabat BPN (Badan Pertanahan Nasional) Humbahas.
Padahal sertifikasi Prona telah disubsidi negara untuk sasaran kelompok ekonomi lemah, terutama penduduk di pedesaan.


      Biaya yang dibebankan oleh Kades kepada masyarakat pemohon Prona di esa di Humbang Hasundutan sudah di luar batas kewajaran dengan tarif Rp1.500.000 untuk 1 sertifikat.
       Tingginya angka korupsi dalam pensertifikasian tanah melalui Prona telah menjadi sasaran korupsi bagi oknum kepala desa yang berkonspirasi dengan oknum BPN Humbahas dan perbuatan korupsi ini telah lama terjadi di Humbahas tanpa ada tindakan dari institusi yang berwewenang.
    Kepmeneg Agraria No 4 tahun 1995 menyatakan pemberian hak-hak atas tanah negara kepada masyarakat, penegasan/pengakuan atas tanah-tanah hak adat dan tanah lainnya yang ditentukan sebagai lokasi proyek operasi nasional agraria dalam rangka pensertifikasian tanah secara massal, dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada negara. Begitu juga peraturan menteri dalam negeri No.1 tahun 1975 kewajiban pemohon prona hanya dibebankan biaya administrasi .

     Ketika mau dikonfirmasi kepada pihak BPN Humbang Hasundutan, Kepala BPN Humbang Hasundutan Imansyah Lubis SH tidak berada di tempat.
Menurut salah satu staff BPN Marga Lumban Gaol, kepala BPN sekarang sedang rapat di BPN provinsi. Untuk konfirmasi sebaiknya hari Kamis-lah, bapak itu sudah pulang," katanya.
        Sertifikasi prona untuk Humbang Hasundutan yang disalurkan ke desa desa tahun 2015 sebanyak "seribu pemohon dan seluruh pemohon Prona tersebut sudah 100% terealisasi, dan tahun 2016 daftar pemohon prona sebanyak 2000 pemohon dan harus di upayakan 100% terealisasi" seperti yang diutarakan staff BPN Lumban Gaol.

        Tingginya biaya sertifikat prona di Humbang Hasundutan dengan patokan tarif sampai Rp1.500.000 sudah di luar batas logika dan para oknum kepala desa telah menganggap sertifikat prona lahan korupsi yang berkonspirasi dengan oknum pejabat BPN tanpa ada tindakan yang tegas dari pihak yang berkompeten, sehingga kepala desa begitu leluasa memanfaatkan kekuasaannya memeras masyarakat pemohon Prona.

Kepmeneg Agraria no.4 tahun 1995 dan Permendagri No.1 tahun 1975 telah tegas menguraikan bahwa seluruh biaya yang dikenakan untuk pensertifikasian prona dibebankan kepada negara. Tetapi kenapa oknum kepala desa bisa membebankan sertifikat Prona kepada masyarakat sampai Rp500.000? (EEM) 


editor : raymond simbolon
sumber : hariancentral
Share it:

Central daerah

NEWS

Post A Comment:

0 comments: