Gaji CS DPRD Medan di Bawah UMK, PT SPM Langgar Aturan

Share it:


MEDAN | CENTRAL
Perseroan Terbatas (PT) Sevenindo Prima Makmur (SPM) perusahaan outsourcing yang mempekerjakan cleaning service (CS) atau petugas kebersihan di Gedung DPRD Medan akhirnya mengakui membayar upah 40 karyawannya yang dipekerjakan dibawah Upah Minimum Kota (UMK) Rp2,27 juta/bulan.

Hal ini diakui Direktur PT SPM Binsar Marpaung dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Medan yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Medan Surianto (Butong), Selasa (19/04) sore.

"Ya benar, kami membayar upah karyawan kami sebesar Rp1,8 juta, itu kami lakukan setelah kami menyepakati dengan seluruh pekerja di sini(gedung DPRD-red)," jelasnya dalam rapat yang dihadiri anggota DPRD Medan Drs Hendrik Halomoan Sitompul, Sahat Maruli Tarigan, HT Bahrumsyah dan Muhammad Yusuf serta perwakilam dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Binsar mengakui, pembayaran upah dibawah UMK dilakukan dikarenakan perusahaannya menerapkan sistem kerja training.

"Tiga bulan pertama kami berlakukan upah training makanya kami membayar Rp1,8 juta  dan upah itu semua pekerja setuju saat kami gelar rapat," jelasnya.

Diakuinya juga, sesuai kontrak dengan Pemko Medan upah untuk pekerja kebersihan di DPRD Medan sebesar Rp2,2 juta.

"Kalau di kontrak kami dengan walikota upah untuk pekerja sebesar Rp2,2 juta," jelasnya.

Menanggapi pernyataan Binsar Marpaung, anggota DPRD Medan Hendrik Halomoan Sitompul menilai PT SPM melanggar aturan karena dalam kontrak tidak ada tercantum kata training.

"Saya mau tanya, apa ada dalam kontrak tercantum kata training, saya minta penjelasan," jelas Hendrik.
Binsar pun mengakui kalau kontrak terkait pekerja keberaihan tidak ada ketentuan training. "Dikontrak tak ada, ketentuan training itu ada di SOP kami," jelas Binsar.

Mendengar penjelasan PT SPM ini, Hendrik menilai apa yang dilakukan perusahaan telah melanggar aturan.
Politisi Demokrat ini menilai, pekerja kebersihan di DPRD Medan ini tidak perlu ditraining lagi karena mereka sudah lama bekerja sebagai petugas kebersihan.

Sementara itu, Anggota Komisi B lainnya, Sahat Maruli Tua Tarigan menilai PT SPM telah memanfaatkan kekuasaan untuk menekan pekerja.

"Dalam kontrak kan sudah disepakati upah karyawan Rp2,2 juta, kenapa harus dinegosiasikan lagi kepada pekerja," jelas Maruli.

Maruli mengingatkan, agar PT SPM mengikuti aturan UMK. "Kami minta perusahaan ikuti aturan UMK," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi B DPRD Medan Bahrumsyah melihat ada persoalan serius soal adanya sisa upah yang tidak dibayarkan ke pekerja.

"Upah yang disepakati di kontrak Rp2,2 juta sementara dibayarkan Rp1,8 juta berarti kan ada selisih sekitar Rp400 ribuan lebih," jelasnya.

Uang sisa ini haruslah jelas, ungkap Bahrum. Apakah nantinya dibayarkan ke pekerja atau dikembalikan ke kas negara.

"Ini juga harus jelas, karena ini adalah uang negara, jangan sampai jadi temuan," jelasnya

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi B juga mengingatkan agar perusahaan benar-benar memperhatikan pekerjanya. (ALI)


editor : raymond simbolon
sumber : hc
Share it:

Central kota

NEWS

Post A Comment:

0 comments: