DPRD : Usut Dugaan Korupsi Rp43 M di PTPN 4

Share it:
SIMALUNGUN | CENTRAL

Sesuai Undang-undang Keterbukaan Indonesia Publik (KIP) Nomor 4 tahun 2008, seharusnya Badan Usaha Milik Negera (BUMN) tidak perlu menutup-nutupi khususnya.

Hal ini menyangkut dugaan adanya penyimpangan penggunaan anggaran pemeliharaan tanaman teh di unit perkebunan PTPN 4 Kebun Sidamanik, Tobasari dan Bah Butong pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp43 miliar.


Dengan ketertutupan PTPN 4 ini semakin kuat adanya penyimpangan atau terjadinya dugaan korupsi. Silahkan terbuka saja, toh Undang-undangnya sudah ada, ngapain ditutup-tutupi, ujar Ketua Fraksi Nadem DPRD Simalungun Benhard Damanik SE menjawab wartawan Central via selular, Senin (18/4).

 Bila pihak PTPN 4 tertutup, tidak mau memberikan informasi, sebaiknya aparat hukum melakukan penyelidikan dalam kasus dugaan penyimpangan dana pemeliharaan kebun tersebut.


Pihak aparat hukum boleh masuk meminta bahan dan keterangan apa saja yang dilakukan pihak PTPN 4, khususnya pada Kebun Sidamanik, Bah Butong dan Toba Sari, cetusnya.

Salah satu tugas DPRD mengawasi perundang-undangan, khusunya masalah ini ada di Kabupaten Simalungun. Untuk itu Komisi II DPRD Simalungun melakukan kunjungan ke PTPN 4, tidak ada masalah bila DPRD Simalungun mencampuri urusan PTPN 4, apalagi lokasinya di Kabupaten Simalungun, ujar Benhard.

Sementara Wakil Ketua DPRD Simalungun Jaya Sibarani dari F-Golkar mengharapkan agar PTPN 4 sekarang ini harus berjalan transparan, terbukti dengan UU KIP tahun 2008. Pihak Manejement PTPN 4 terbuka saja karena lokasi berada di Simalungun, sehingga kita berhak mengetahui pekerjaan yang dilakukan di Kab Simalungun oleh pihak perkebunan.

Pasalnya, saat ini kebun teh di unit perkebunan tersebut sangat kelihatan tidak terawat dengan baik.

Oleh sebab itu, selaku fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD dalam setiap kegiatan di daerahnya sangat patut untuk mempertanyakan kebenaran belanja pemeliharaan teh tersebut," kata Bernhard Damanik SE menyikapi pemberitaan tentang Rp43 miliar dana pemeliharaan tanaman diduga kuat ajang korupsi petinggi PTPN 4.

Mantan Ketua Komisi II DPRD Simalungun Ir Tapa Mustafa Siboro dari F-PDIP periode 1999-2004, 2004-2009 menyesalkan sikap PTPN 4 yang tertutup dan tidak transparan. Untuk itu, pihak aparat hukum mengusut kasus ini agar jelas ditengah-tengah masyarakat. Sebagai masyarakat Simalungun saya penuh tandatanya kebenaran dugaan ajang korupsi sebesar Rp43 miliar di PTPN 4 Sidamanik.

Bila memang benar adanya indikasi korupsi di tubuh PTPN 4, pihak Menteri BUMN mencek kebenarannya dan  meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit atau melaporkannya ke pihak judikatif atas dugaan penyimpangan anggaran tersebut. 

Menyangkut adanya jagung ditanam di lahan kebun teh, menurut Tapa Siboro itu menyalahi. Sebab izin usaha adalah untuk perkebunan teh, mengapa ada jagung. Bila masyarakat menanam jagung di areal perkebunan teh sah-sah saja. Namun bila PTPN 4 Sidamanik yang menanami, itu salah, sebab izin usahanya menanam teh, sebut Tapa Siboro. 

Ditambahkan Tapa Siboro, sebagai mantan anggota DPRD Simalungun menyayangkan ketidak transparanan pihak PTPN 4. Untuk itu perlu pihak judikatif turun menangani dugaan korupsi tersebut, agar falsapah Habonaron do Bona (kebenaran diatas segalanya) terjaga di Kabupaten Simalungun.


editor : raymond simbolon
sumber : win
Share it:

Central daerah

NEWS

Post A Comment:

0 comments: