4 DPRD dan Kabappeda Taput Terjaring Main Judi DPD PDI Perjuangan Desak Poldasu Giring kepengadilan

Share it:


MEDAN, CENTRAL
Wakil Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara Bidang Komunikasi dan Politik, Ir Lancar P Siahaan MM mendesak Kapolda Sumut,Irjen Pol Drs Raden Budi Winarso agar mengadili kasus judi 4 anggota DPRD Tapanuli Utara dan 1 orang pejabat Bappeda Taput digiring ke sidang pengadilan.


Ungkapan desakan itu diucapkan, Lancar kepada wartawan dikantornya Jalan Sriwijaya Medan, Selasa (5/4) ketika dimintai tanggapannya soal anggota DPRD Taput dan seorang Kadis digerebek dan ditangkap personel Vice Control Ditrektorat Reserse Kriminal Umum (VC Dit Reskrimum) Polda Sumut pada hari Jumat, tanggal 1 April 2015 di Hotel Pardede saat bermain judi kartu joker leng.

Dengan tegas Lancar minta proses hukum buat tersangka pemain judi harus ditegakkan dan diadili secara ketentuan yang berlaku.

“Kita tidak memilih yang namanya menyalahi undang-undang dan melanggar hukum atau peraturan. Siapapun dia kalau ketangkap aparat sedang berjudi (303) hukumannya harus diproses sampai ke sidang pengadilan”, tegasnya.
Apalagi mereka itu wakil rakyat yang seharusnya merakyat dan menjadi panutan bagi masyarakat.   

Lebih lanjut Lancar berharap yang namanya pemain judi harus dibasmi. Terlebih lagi tersangka itu orang yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Negara atau pejabat public . Sebagaimana 4 orang anggota Dewan, yakni 1, Frenky Simanjuntak (39), Sanggam Tobing (46), Sahat Sibarani (37), Dapot Hutabarat (45) dan 1 orang Kepala Bappeda Taput  Indra Simaremare.
Perilaku dan perbuatan wakil rakyat itu jelas-jelas melanggar hukum, ujar Lancar seraya menambahkan bahwa perbuatan anggota dewan tersebut sangat fatal hingga akibat perbuatannya dapat merusak moral dan mental masa depan bangsa dan rakyat.

Demi kesenjangan hukum bagi masyarakat biasa, sekali lagi ditegaskan kepada aparat hukum dari Kepolisian supaya bereaksi cepat menindaklanjuti  proses hukum yang berlaku, imbuhnya.
Menyinggung adanya ucapan seorang pimpinan dewan yang terkesan melindungi. Dengan lugas, Lancar menghimbau pihak-pihak yang terkait supaya tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum.

“Tak boleh ada yang melindungi atau intervensi pada hukum yang sedang dilakukan. Siapapun dia orangnya, baik petinggi republik sekalipun tak bisa dan tak pantas melindungi oknum anggota DPRD yang terlibat berjudi”, tukasnya.
Dikesempatan terpisah, Kepala Sekretariat kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sumut, Suhartono saat ditemui wartawan, dirinya mengaku sudah mengetahui persoalan anggotanya di Taput .
“Ya, kami dari DPW PAN sudah menerima laporan dari Ketua DPD PAN Taput yaitu Humala Hutapea. Hingga saat ini, Pimpinan DPW masih tetap memantau proses hukum anggota DPRD Taput dari Fraksi PAN yakni Sanggam Tobing yang terjaring Polisi main judi.
Sedang kami tunggu proses hukumnya. Itu saja, ucap Suhartono  tak mau lebih jauh berkomentar.
Ditanya apa pendapatnya terkait anggota yang terjaring saat main judi, Suhartono menyebutkan, secara etika moral, anggota DPRD memang sudah salah besar. Tapi silahkanlah hukum memproses dia, ungkapnya singkat.
Sebelumnya diberitakan, atensi anggota DPRD Provinsi Sumut, Sutrisno Pangaribuan dari Fraksi PDI Perjuangan kepada wartawan, Sabtu (2/4) mengecam pelaku bermain judi merupakan tindakan yang memalukan.

Perlakuan  wakil rakyat yang terhormat itu jelas sangat memalukan masyarakat. Pasalnya diakhir-akhir ini anggota DPR banyak jadi korban public. Alangkah malunya kami dihadapan masyarakat luas di Republik ini. Disaat bersamaan pula Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta terjaring Operasi Tangkap Tangan OTT KPK karena kasus suap.

“Ini perilaku anggota Dewan yang memalukan”, tegas Sutrisno seraya minta penyidik Poldasu agar bertindak tegas dalam proses hukum bagi pejabat yang ditangkap saat berjudi.  (mar)

editor : raymond simbolon
sumber : hariancentral

Share it:

Central kota

NEWS

Post A Comment:

0 comments: