KPK Bungkam Soal Suap Interplasi

Share it:


MEDAN | CENTRAL
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basariah Panjaitan dan Saut Situmorang pilih bungkam saat ditanyakan terkait kasus penyidikan suap interplasi DPRD Sumut.
Saut Situmorang tidak mau banyak komentar terkait kasus suap interpelasi DPRD Sumut yang saat ini telah masuk dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Saya tidak mau bicara dalam hal penindakan,” ujar Saut usai menghadiri acara seminar pencegahan dini terhadap korupsi, di Gedung Bina Graha Jalan Diponegoro Medan.
KPK tidak bicara kasus, sebab ini fokus seminar untuk pencerahan bagi masyarakat terhadap pencegahaan dan pemberantasan korupsi, kata Basariah ketika diwawancarai seusai seminar.
Dalam penanganan kasus yang dikenal uang ketok tersebut, KPK telah menetapkan Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan lima pimpinan DPRD Sumut menjadi tersangka.
Dalam kasus tersebut, KPK telah memeriksa seratusan pejabat sebagai pemberi dan penerima uang ketok dari kalangan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 serta para pejabat Pemprovsu.

"Ya di persidangan, disitukan ada CCTV pemantau, sehingga fakta-fakta persidangan akan terus kita ikuti." jawab Basaria singkat

Sebagaimana diketahui kalau kasus Suap Hakim PTUN pernah menggegerkan Sumatera Utara, dengan dijeratnya Gubsu Gatot Pujonugroho yang kini telah divonis 3 tahun penjara terkait kasus ini. Terbongkarnya perbuatan korupsi berjemaah itu terungkap berkat pengembangan yang dilakukan oleh KPK paska Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu yang seterusnya juga menjerat 4 Pimpinan DPRD SU.

Pada pendalamannya KPK terus melakukan pemanggilan untuk pengumpulan data serta keterangan terhadap seratusan anggota DPRD SU. Berkali-kali oknum-oknum Dewan tersebut harus bolak-balik memenuhi panggilan bahkan ada juga yang sudah dipanggil ke Jakarta serta mengembalikan banyak uang. Masyarakat Sumatera Utara meberikan perhatian penuh mengikuti kasus ini bahkan sampai tidak sabar menantikan kepastian dari KPK atas menyusulnya tersangka baru yang masih bebas berkeliaran diluar.
Disinggung mengenai hasil uji kompetensi lelang jabatan yang hingga kini tak kunjung diumumkan, Plt Gubsu Erry Nuradi didampingi Pimpinan KPK Basaria mengaku masih tahap proses di Mendagri. Hasilnya masih kita tunggu dari Mendagri, karena mereka yang menentukan, kata Erry.
Selengkapnya baca harian central hal 1 terbit tanggal 31 Maret 2016


Editor : Raymond simbolon

Sumber : harian central

Share it:

Central kota

NEWS

Post A Comment:

0 comments: