Koalisi LSM Desak Usut Dugaan Korupsi Rp43 M di PTPN 4

Share it:


MEDAN | CENTRAL
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu (30/3) akan mengelar seminar hukum tentang pembersihan perkara dugaan korupsi bagi para pejabat di wilayah kerja Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).
 Termasuk perkara dugaan korupsi di seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Sumut, tanpa terkecuali dugaan korupsi yang terjadi di PTPN 4 bernilai Rp43 miliar.
 Harapan untuk memastikan keterangan terkait penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi dimungkinkan dapat diperoleh kejelasan. Karena itu, bagi kalangan aktivis, LSM dan wartawan akan tumpah ke Aula Martabe Pemprovsu guna mempertanyakan berbagai kasus korupsi itu.

Terkait kasus dugaan korupsi sebesar Rp43 Miliar di PTPN 4 tentu prioritas kami, ucap Ketua Koalisi LSM Pemberantasan Kasus Korupsi di Sumut, Muhctar S yang juga ketua dari Relawan Anti Korupsi (Reakor) Sumut didampingi Sekretarisnya Hendra Hutagalung dari LSM Gerakan Rakyat Pemberantasan Korupsi dan Kordinator Aksi, Hendrico dari kelompok Mahasiswa.
 Menurut Muchtar, kasus dugaan korupsi di tubuh PTPN 4 tidak boleh didiamkan dan dibiarkan. Kita harus proaktif melaporkan kasus tersebut ke Tim Penyidik KPK nantinya.
 Karena sejauh ini Direksi PTPN 4 dianggap kebal dengan hukum. Sehingga perbuatan kasus korupsi di lembaga itu terus merajalela.
 Memang diakui Muchtar dan Hendra, selama ini sejumlah kasus dugaan korupsi di PTPN 4 tak pernah tersentuh hukum. Baik penyidik hukum dari Kejaksaan dan Poldasu sepertinya tak pernah seorang pejabat dari PTPN 4 diseret ke penjara. Bahkan tak pernah dijadikan tersangka, ujar Muchtar.
 Akibat kondisi yang mengalami perekonomian rakyat Sumatera Utara rawan lesu, kita harus mendesak penyidik KPK melakukan penyelidikan dugaan korupsi sebesar Rp43 miliar di PTPN 4 yang sampai saat ini masih hangat di kalangan masyarakat, tegasnya.    
 Sebelumnya, kasus ini didukung atas pernyataan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD  Simalungun Bernhard Damanik SE. Dia meyakini ada dugaan perbuatan tindak pidana korupsi pada anggaran pemeliharaan tanaman teh di tiga unit perkebunan PTPN 4 yakni, di Kebun Sidamanik, Tobasari dan Bah Butong, pada tahun anggaran 2015.
 Dugaan korupsi itu dicermati pada kebun teh di unit perkebunan PTPN 4 tersebut tidak terawat dengan baik.  
Kata Bernhard Damanik SE menyikapi pemberitaan tentang Rp43 miliar dana pemeliharaan tanaman diduga kuat ajang korupsi petinggi PTPN 4 katanya, Rabu (23/3) lalu.  
Selengkapnya baca harian central hal 1 terbit tanggal 30 Maret 2016

editor : raymond simbolon
sumber : harian central

Share it:

Central kota

NEWS

Post A Comment:

0 comments: