Dispendasu Diduga “Sunat” Gaji Pegawai Kontrak

Share it:

MEDAN | CENTRAL
Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara (Dispendasu) diduga melakukan pemotongan sepihak terhadap gaji pegawai kontrak. Hal itu dibuktikan dengan dirumahkannya pegawai sejak tiga bulan terakhir. “Tenaga kontrak atau outsourcing atau tenaga honor pada Dispendasu secara ketentuan memang dibolehkan. Namun, tetap harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tetapi, jika pengelolaan yang dilakukan sudah menimbulkan masalah, maka hal itu patut dievaluasi sebagai kelemahan manajemen kepemimpinan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait (Rajali),” terang anggota Komisi C DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, Minggu (27/3).
Diungkapkan Muhri, jika jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di satu dinas sudah mencukupi, maka tenaga outsourching atau
kontrak tidak dibutuhkan. “Saya akan usulkan kepada pimpinan Komisi C untuk membahas masalah ini. Sebab, dari pengaduan yang sampai kepada saya, ada ratusan tenaga outsourcing atau kontrak Dispenda yang tersebar di Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) kabupaten/ kota sudah diputus dan tidak dibayarkan gajinya sesuai perjanjian.

Hal ini sesungguhnya tidak bisa dibiarkan berlarut terjadi. Saya ingatkan Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Rajali agar segera menyelesaikan hak-hak yang sudah dijanjikan sesuai
ketentuan yang berlaku,” jelas politisi Partai Demokrat ini.
Sementara, salah seorang tenaga kontrak yang enggan disebutkan namanya, menuturkan kalau dia dan para tenaga kontrak lainnya di Dispendasu sudah dirumahkan sejak Desember 2015 lalu, tanpa ada penjelasan apapun terkait hak dan kewajiban mereka.

Selengkapnya baca di hal 1 harian central terbit tanggal 29 Maret 2016.

editor ; raymond simbolon
sumber : harian central 
Share it:

Central kota

NEWS

Post A Comment:

0 comments: